HAMPIR setahun pembangunan puluhan desa di Kabupaten Kotawaringin Timur lumpuh total. Sebab, mereka tidak memiliki anggaran sepeserpun karena masih mengendap di rekening pemerintah kabupaten atau dengan alasan daerah lagi krisis keuanngan.
“Alasan DPKAD (dinas pengelola keuangan dan asset daerah) tidak mencairkan dana kemarin itu dananya tidak ada. Beberapa kali kami datang dan bahkan kami dengan beberapa desa lain nginap di kantor DPKAD memang tidak bisa dikeluarka rekom pencairan dana oleh DPKAD,” kata Kepala Desa Soren Kecamatan Kotabesi kepda Borneonews, Sabtu (5/3/2016).
Desa Soren adalah satu dari puluhan desa di Kotim yang tidak bisa mencairkan anggaran. Bukan hanya anggaran 2016 yang tidak dicairkan tetapi sejak April 2015 hingga Maret 2016 ini desa itu tidak memiliki anggaran sedikitpun, sehingga pembangunan di desa lumpuh total.
“Pak dedi selaku verifikator di DPKAD, bilangnya mungkin ini solusinya pemda membuatkan surat piutang. Terus kami bertanya kalau dibuatkan surat piutang kapan kami membayarnya. Ada petugas pembuat rekom disana tidak berani membuatkan rekom juga, tidak punya alasan sebenarnya tidak membuatkan rekom tapi karena kewenangannya hanya sekedar penerima perintah dari atasan sehingga beliau tidak berani kalau tidak ada perintah dari atasan,” ujarnya.
Akibat tidak dicairkannya anggaran di desa itu sejak April 2015 hingga saat ini, tidak hanya pembangunan yang lumpuh. Ratusan aparatur desa dan kepala desa pun tidak menerima gajih. Dia mengaku, masalah itu tidak hanya Desa Soren tapi ada sekitar 73 desa di kotim yang nasibnya sama dengan desa itu.
Pada 2015 Desa Soren mendapat anggaran sebesar Rp840 juta lebih. Yang sudah dicairkn untuk berbagai kegiatan pembangunan sebesar Rp178.946 juta. Jika ditambah dengan anggaran pada 2016 ini, dia mengaku anggaran Desa itu yang mengendap di rekening Pemkab Kotim sekitar Rp2 miliar lebih.
“Untuk siltap (penghasilan tetap dan tunjangan) kami sempat dicairkan hanya 4 bulan saja yakni Januari hingga April 2015. Selebihnya tidak ada. Kalau kami dipaksanakan buat Silpa sementara dananya kami tidak tahu, kalau kami diperiksa BPK (badan pemeriksa keuangan) atau Inspektorat, Silpa apa yang kami cantum. Jadi pagu indikatif APBD 2016 ini memang sudah ada Rp1,6 miliar lebih, kalau ditambahkan itu saya punya dana sekitar Rp2 miliar lebih. Sampai saat ini saya belum membuat APBBDes untuk 2016, karena saya bingung,” jelas Hatu.
Ditanya bagaimana program kerja pembangunan 2016 di desa itu, Hatu mengatakan bawa pihaknya tidak bisa melakukan program apapun karena anggaran tidak ada, termasuk untuk pelaksanaan Musrenbang desa. (FI/B-7)
“Alasan DPKAD (dinas pengelola keuangan dan asset daerah) tidak mencairkan dana kemarin itu dananya tidak ada. Beberapa kali kami datang dan bahkan kami dengan beberapa desa lain nginap di kantor DPKAD memang tidak bisa dikeluarka rekom pencairan dana oleh DPKAD,” kata Kepala Desa Soren Kecamatan Kotabesi kepda Borneonews, Sabtu (5/3/2016).
Desa Soren adalah satu dari puluhan desa di Kotim yang tidak bisa mencairkan anggaran. Bukan hanya anggaran 2016 yang tidak dicairkan tetapi sejak April 2015 hingga Maret 2016 ini desa itu tidak memiliki anggaran sedikitpun, sehingga pembangunan di desa lumpuh total.
“Pak dedi selaku verifikator di DPKAD, bilangnya mungkin ini solusinya pemda membuatkan surat piutang. Terus kami bertanya kalau dibuatkan surat piutang kapan kami membayarnya. Ada petugas pembuat rekom disana tidak berani membuatkan rekom juga, tidak punya alasan sebenarnya tidak membuatkan rekom tapi karena kewenangannya hanya sekedar penerima perintah dari atasan sehingga beliau tidak berani kalau tidak ada perintah dari atasan,” ujarnya.
Akibat tidak dicairkannya anggaran di desa itu sejak April 2015 hingga saat ini, tidak hanya pembangunan yang lumpuh. Ratusan aparatur desa dan kepala desa pun tidak menerima gajih. Dia mengaku, masalah itu tidak hanya Desa Soren tapi ada sekitar 73 desa di kotim yang nasibnya sama dengan desa itu.
Pada 2015 Desa Soren mendapat anggaran sebesar Rp840 juta lebih. Yang sudah dicairkn untuk berbagai kegiatan pembangunan sebesar Rp178.946 juta. Jika ditambah dengan anggaran pada 2016 ini, dia mengaku anggaran Desa itu yang mengendap di rekening Pemkab Kotim sekitar Rp2 miliar lebih.
“Untuk siltap (penghasilan tetap dan tunjangan) kami sempat dicairkan hanya 4 bulan saja yakni Januari hingga April 2015. Selebihnya tidak ada. Kalau kami dipaksanakan buat Silpa sementara dananya kami tidak tahu, kalau kami diperiksa BPK (badan pemeriksa keuangan) atau Inspektorat, Silpa apa yang kami cantum. Jadi pagu indikatif APBD 2016 ini memang sudah ada Rp1,6 miliar lebih, kalau ditambahkan itu saya punya dana sekitar Rp2 miliar lebih. Sampai saat ini saya belum membuat APBBDes untuk 2016, karena saya bingung,” jelas Hatu.
Ditanya bagaimana program kerja pembangunan 2016 di desa itu, Hatu mengatakan bawa pihaknya tidak bisa melakukan program apapun karena anggaran tidak ada, termasuk untuk pelaksanaan Musrenbang desa. (FI/B-7)
