PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Kuwu Senilawati berharap kepada perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Kalteng ini agar tertib untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak daerah.

Dengan taat membayar pajak, artinya PBS telah berkontribusi dalam pembangunan Kalteng sehingga sangat diharapkan adanya kesadaran dari pihak PBS untuk tidak menunggak apalagi tidak membayar pajak sama sekali.

"PBS juga memiliki kewajiban untuk bersama membangun daerah, jangan hanya meraup keuntungan saja. Kewajiban ini diwujudkan dengan taat pajak, karena pajak inilah sumber penghasilan daerah yang kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas lainnya," ucapnya, Selasa, 14 Maret 2023.

Terlepas dari itu, ia pun turut menyayangkan adanya perusahaan swasta di Kalteng, khususnya di daerah Kotawaringin Timur (Kotiml yang diduga melakukan penunggakan pajak dengan nominal yang terbilang cukup fantastis hingga mencapai belasan miliar rupiah.

Mengenai itu, dirinya meminta pemda baik provinsi maupun kabupaten bersama pihak terkait khususnya Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Kalteng untuk lebih meningkatkan kinerja dengan memperketat pengawasan terhadap sejumlah perusahaan yang menunggak pajak di Kalteng.

"Dari informasinya ada tunggakan pajak sampai Rp14 miliar. Kejadian ini sudah sepatutnya mendapat perhatian pemerintah, karena nominalnya besar sekali. Pemerintah bersama pihak terkait harus memperketat pengawasan, evaluasi dan pendataan kembali supaya jangan sampai tunggakan seperti ini sering terjadi. Sebab yang rugi yaitu daerah dan juga masyarakat," tegasnya. (DONNY D/R)