BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya, Hindro Kusumo mengatakan bahwa ada beberapa daerah yang bahkan capaian Universal Health Coverage atau UHC-nya bahkan lebih dari target nasional.
"Terdapat kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mencapai cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional melebihi target nasional sebesar 95 persen," kata Hindro dalam rilisnya kepada Borneonews pada Selasa, 14 Maret 2023 usai Pemprov Kalteng menerima penghargaan UHC dari Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin.
Kabupaten dan Kota yang dimaksud menurut Hindro yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kotawaringin Barat.
"Contohnya untuk Kota Palangka Raya, berdasarkan data per 1 Januari 2023 sebanyak 293.661 jiwa penduduknya telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dari total jumlah penduduk 296.067 jiwa atau sebesar 99.19 persen, sedangkan untuk Kabupaten Katingan sebanyak 170.982 jiwa atau 100 persen penduduknya telah terdaftar dan terlindungi ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional," jelasnya.
Sedangkan kabupaten yang cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional masih kurang dari target nasional sebesar 95 persen, lanjut Hindro, yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Utara.
--page
Dalam rilis yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa BPJS Kesehatan juga mendukung upaya Pemerintah dalam hal menyesuaikan tarif layanan fasilitas kesehatan, melalui Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 yang mengakomodir kesesuaian biaya pelayanan kesehatan dan perbaikan anomali struktur tarif lama. Aturan ini mendorong penguatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atau FKRTL.
BPJS Kesehatan melalui Program JKN-KIS juga telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi. Pengelolaan Program JKN-KIS di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapatkan penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA).
Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN-KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022. Kehadiran Program JKN-KIS tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga melindungi masyarakat dari kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.
"Untuk itu kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia," ujar Ghufron. (TESTI PRISCILLA/J)
