DINAS Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disperindagsar), Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengaku belum memiliki kewenangan mengintervensi harga gas elpiji di tingkat eceran.
“Masalah gas elpiji ini kan sampai saat ini kewenangannya masih di Pertamina. Memang ada wacana akan diserahkan kepada kami. Tapi itu belum. Saat ini kami hanya mengawasi dalam hal distribusi,” kata Kepala Disperindagsar Kotawaringin Timur, Mudjiono di Sampit, Rabu (9/3/2016).
Mudjiono mengaku memantau sendiri harga gas elpiji, khususnya tabung 3 kilogram yang masih disubsidi pemerintah. Saat ini harga di tingkat eceran dijual bervariasi antara Rp18 ribu sampai Rp25 ribu. Jauhnya perbedaan harga itu menimbulkan kekhawatiran adanya permainan harga.
Mudjiono mengakui, kebutuhan gas di Kotawaringin Timur mulai meningkat, setelah pembagian kompor dan tabung gas 3 kilogram secara gratis. Menurutnya, pemerintah secara bertahap akan mengurangi dan menghentikan pasokan minyak tanah.
“Apalagi menjelang penghapusan minyak tanah, masa transisi itu nanti rawan penyimpangan. Kita harus mewaspadai fenomena penimbunan, spekulasi dan kecurangan lainnya,” sambung Mudjiono.
Pemerintah membagikan paket kompor gas sebagai kompensasi program konversi minyak tanah ke gas. Paket yang mulai dibagikan di Kotawaringin Timur pada September 2015 lalu itu berupa tabung elpiji 3 kilogram, kompor, regulator dan selang secara gratis.
Bumi Habaring Urung mendapat jatah bantuan sebanyak 60.665 paket. Namun penyaluran itu belum tuntas karena jumlah paket kompor gas yang dikirim pemerintah pusat masih kurang. (ANT/B-10)
