WAKIL Ketua DPRD Pulang Pi­sau, Idham me­minta kepada pemerintah kabupaten un­tuk­ segera mengoperasikan Pe­labuhan Sei Tunggul di Ke­camatan Kahayan Kuala.


Sebab hingga kini pelabuh­an ini belum juga operasional, padahal pembangunanny­a telah selesai sejak 2011.


“Bagaimana caranya supa­ya­ pak bupati bisa meminta ke­pada bagian yang berwena­ng dan bisa kerjasama atau seperti apa bentuk kerjasama­nya sehingga pelabuhan itu bisa dimanfaatkan,” ujar politisi PKB ini, Senin (14/3/2016).


Dia menyebut sebenarnya me­naruh harap agar pelabuh­an yang dibangun Pemprov Kal­teng itu segera operasio­nal.


“Dulu operasional terkenda­la inrastruktur, tapi sekarang tinggal peningkatan jalan saja,” terangnya.


Menurutnya perlu service awal dari pemerintah untuk mem­buka jalannya pelabuh­an itu.


“Kalau bisa untuk berjalan­nya­ pelabuhan dibebaskan dari pungutan dulu, nantinya kalau masyarakat sudah pe­ng­usaha sudah terbiasa baru ki­ta adakan perda untuk pu­ngutan dan ini adalah kebija­kan bupati,” terangnya.


Dengan kondisi jalan yang sudah bisa diakses, menurut­nya akan memudahkan distri­busi barang dari dan ke luar Ka­limantan.


“Masih harus ada peningkat­an jalan yang akan dilakukan pe­merintah provinsi dan ka­barnya ini dari provinsi su­dah dialokasikan untuk ruas Pulang Pisau-Maliku deng­an­ anggaran Rp23 miliar, sedangkan untuk Maliku-Ba­haur Rp24 miliar dan un­tuk­ pelabuhan Rp6 miliar,” te­rangnya lagi.


Dengan adanya anggaran itu maka tahun ini akses menuju pelabuahn semuanya­ sudah beres. Begitu pula semua jembatan telah selesai dibangun.


Menurutnya beberapa fa­silitas yang masih belum ter­sedia hanya untuk permukim­an penjaga dan karyawan Pe­labuhan Sei Tunggul.


Dia menegaskan jika pela­buhan itu tidak segera dioperasionalkan, maka kesannya­ terbengkalai dan buang-bua­ng anggaran saja.


Apalagi saat ini sudah siap 150 tenaga atau buruh yang si­ap dipekerjakan di pelabuh­an. 


Dia mengilustrasikan, jika pelabuhan ini beroperasi, ma­ka akan memberikan banyak manfaat bagi kabupaten dan masyarakat, khususnya para perantau yang akan pulang ke Jawa tidak perlu lagi lewat Pelabuhan Trisakti Banjarma­sin, Kalsel.


“Yang penting masyarakat bi­sa memanfaatkan dulu dan tentunya ada service da­ri pemerintah daerah dulu berupa subsidi bagi penum­pa­ng, bebas pungutan dan berbagai pelayanan yang bi­sa menarik minat untuk ope­rasional awal,” katanya. (B-6)