KARENA tidak dicairkannya anggaran dana desa oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur hampir setahun terakhir, kepala desa mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya karena percuma menjabat kepala desa namun tidak ada anggaran dari pemerintah daerah untuk menunjang program pembangunan.
“Kalau sampai pertengahan tahun ini tidak dicairkan juga anggaran untuk kami, dengan berat hati saya harus mundur dari kepala desa. Percuma ada pemerintahan desa kalau tidak ada anggarannya,” tegas Kepala Desa Soren, Hatu kepada Borneonews, Selasa (15/3/2016).
Mengendapnya anggaran dana Desa Soren sejak Juli 2015 hingga Maret 2016 belum juga dicairkan. Akibatnya pembangunan di desa itu lumpuh total. Tidak hanya pembangunan tetapi juga gaji aparatur desa termasuk kepala desa tidak bisa dibayar.
Masalah itu tidak hanya dialami oleh Desa Soren, namun juga 73 desa lainnya di Kotim mengalami masalah yang sama. Di mana mereka tidak bisa menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan infrastruktur karena tidak adanya anggaran.
“Setelah kami koordinasi ke kantor DPKAD (dinas pengelola keuangan dan aset daerah) bersama kepala-kepala desa lainnya yang nasibnya sama dengan desa saya. Alasannya tidak ada anggaran. Kalau begini, terus kami mau bagaimana, tuntutan masyarakat desa kepada kami untuk membangun. Tapi kami mau bagaimana lagi kalau anggarannya tidak ada,” kata Hatu.
Meski demikian jelas Hatu, pelayanan administrasi ke masyarakat tetap jalan. Namun berjalan seadanya, seperti pelayanan administrasi, dan rekomendasi pembuatan kartu tanda penduduk, dan lainnya.
“Tidak bisa juga tidak dilayani karena ini sudah menjadi kewajiban kami sebagai aparatur desa. Kecuali program pembangunan memang tidak jalan sama sekali alias lumpuh. Bagaimana mau ada program gajih kami aja belum dibayar oleh pemda,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPKAD Kotim, Kusdinata yang dikonfirmasi terkait masalah ini tidak ada dikantornya. Dihubungi via telepon selularnya juga tidak diangkat. (FI/B-7)
