SEKRETARIS DPRD Kalsel, Syaripul Hanafi melalui Kepala TU Fitri Zulfakar mengklarifikasi rencana penyediaan alat olahraga atau fitnes untuk anggota legislatif senilai Rp220 juta.
Dia menerangkan usulan rencana penyediaan alat olahraga itu berdasarkan aspirasi dari anggota dewan.
“Jadi perencanaan itu bukan dari Setwan dan tidak ada maksud orientasi proyek,” tegasnya.
Menindaklanjuti aspirasi dewan, bagian Setwan mencoba memformulasikan yang kemudian melalui nota dinas menyampaikan usulan itu untuk mendapat tanggapan dari dewan.
“Kalau memang anggota DPRD tidak memerlukan alat olahraga, bagi kami tidak masalah,” lanjutnya.
Sebelumnya Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Puar Junaidi menganggap penyediaan alat olahraga itu salah satu bentuk menghambur anggaran.
“Karena mungkin ada yang lebih penting dan utama daripada penyediaan alat olahraga bagi wakil rakyat,” kata politisi Golkar ini.
Untuk itu dia tidak sependapat, bahkan menolak rencana pengadaan alat olahraga untuk anggota DPRD Kalsel, sebagaimana nota dinas Sekwan itu.
Alasan penolakan penyediaan alat olahraga dengan pagu anggaran Rp220 juta itu karena Pemprov Kalsel sudah menyediakan Balai Olahraga dan Kesehatan Masyarakat (BOKM).
Selain itu dikhawatirkan hanya untuk orientasi proyek dengan mengatasnama keperluan anggota DPRD.
Rencana itu merupakan usulan yang ditandatangani Sekwan DPRD Kalsel, Syaripul Hanafi akan masuk dalam APBD 2017.
Sementara itu nota dinas Sekwan tanpa nomor 4 Maret 2016 yang ditujukan kepada pimpinan DPRD itu rencananya ada sebilan jenis alat olahraga dengan jumlah unit dan harga yang berbeda.
Ke-9 alat olahraga yang menjadi usulan itu yaitu lat pull down atau alat kontrol beban 95 Kg senilai Rp11.500.000, lat row atau beban 95 Kg Rp11.500.000, smith machinne Rp14.500.000, dan shoulder press machinne Rp14.000.000. Selain itu double fix rubbered 4-20 Kg + rak Rp18.500.000, spinning bike tiga unit Rp5.500.000, crosstrainer HNA tiga unit Rp14.800.000, dan treadmill AC, 3 HP tiga unit Rp30.000.000. (Ant/B-6)
