BORNEONEWS, Palangka Raya - Persoalan klasik terkait mahalnya harga gas elpiji bersubsidi khususnya yang 3 kg ditingkat eceran terus terjadi hingga sampai sekarang ini, harga jualnya telah melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Achmad Rasyid meminta kepada Pemprov Kalteng melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) agar dapat turun tangan untuk menangani mahalnya harga gas elpiji bersunsidi tersebut.
"Pemprov harus turun tangan untuk mencari tahu apa penyebab mahalnya gas elpiji 3 kg bersubsidi ini hingga melebihi HET pada tingkat eceran. Sebab, jika dibiarkan hal itu tentu sangat membebani masyarakat," ucapnya, Minggu, 30 April 2023.
Ia mengatakan, dengan turun tangan langsung mecari penyebabnya maka pemerintah bisa mengambil langkah selanjutkan kedepan untuk menekan harga mahal tersebut, misalnya berkoordinasi dengan agen-agen resmi maupun pertamina agar tidak menjual gas elpiji 3 kg di ke warung-warung.
Ditegaskannya bahwa, pemerintah harus peka terhadap persoalan yang terjadi itu, sebab apabila terus dibiarkan maka dapat menimbulkan dampak negatif baik itu inflasi dan lain sebagainya juga beban masyarakat semakin tinggi terlebih lagi dengan perekonomian yang belum sepenuhnya stabil.
--page
"Harga gas elpiji ini kan kalau tidak salah HET-nya itu Rp 22 ribu, tapi setelah dijual pada tingkat eceran harganya melambung menjadi Rp 30, 35, sampai Rp 40 ribu ini tentu sudah melanggar jadi perlu dipantau, jika ditemukan ada oknum yang nakal baik agen maupun pengecer agar ditindak berikan sanksi berat," tukasnya. (DONNY D/Y)
