BORNEONEWS, Palangka Raya - Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi mengingatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menilai seiring dengan pesatnya era digitalisasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah dituntut lebih terbuka dan transparan, salah satunya pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan penginputan data yang sesuai ketentuan, diharapkan Pemerintah Provinsi Kalteng dalam pengukuran IPKD kedepannya dapat masuk kategori Provinsi dengan klaster kemampuan keuangan daerah tinggi atau klasifikasi baik,” ungkapnya saat Bimtek IKPD di Bahap Hotel, Rabu 10 Mei 2023.
Suhaimi menekankan hal tersebut sebagai salah satu wujud komitmen, untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Dalam rangka mewujudkan Good Governance di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, Tanah Berkah Provinsi Kalteng,” sebutnya.
Bimtek pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, khususnya oleh jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalteng.
Sebagai ajang untuk menyamakan persepsi pemerintah pusat yakni Kemendagri, terkait penerapan kebijakan IPKD. (HERMAWAN DP/R)
