BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Ratusan warga masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang kesal akibat adanya pemadaman listrik bergilir menggelar aksi demonstrasi, di Pangkalan Bun, Senin (21/3/2016). Massa meminta PLN menandatangani surat pernyataan agar memenuhi tuntutan pendemo.


Aksi yang dimulai dari Sekretariat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jalan Pasir Panjang sekitar pukul 09.00 WIB menuju kantor DPRD Kobar. Di kantor tersebut, pendemo ditemui Ketua DPRD Kobar Triyanto dan sebagian besar anggota DPRD. Setelah melakukan orasi singkat, pendemo kemudian melanjutkan ke kantor Bupati Kobar.


Sama seperti di DPRD, pendemo hanya sejenak menyampaikan uneg-unegnya di hadapan Bupati Kobar Bambang Purwanto dan kemudian melanjutkan ke kantor PLN Rayon Pangkalan Bun.


Beberapa perwakilan massa ditempat tersebut menyampaikan orasinya. D iantaranya adalah Penasehat KNPI Kobar Rudi Irawan, Ketua KNPI Kobar Sayid Abi Nazar Al Habsyi, dan Wakil Ketua KNPI Kobar Yasan.


Situasi sempat memanas, saat angota Kepolisian dari Polres Kobar yang bertugas menjaga jalannya demo, menyampaikan bahwa perwakilan massa bakal diterima untuk berdialog di dalam kantor PLN. Sontak teriakan huuuu membahana dari pendemo mendengar hal tersebut.


Penasehat KNPI Kobar Rudi Irawan meminta agar Kepala Rayon PLN Pangkalan Bun Purwanto keluar menemui pendemo. "Ketua DPRD Kobar dan Bupati Kobar saja keluar menemui kami. Kenapa kamu tidak mau datang berdialog secara terbuka di hadapan kami," ujar Rudi Irawan dengan nada keras.


Setelah di desak, akhirnya Manager PLN Rayon Pangkalan Bun Purwanto keluar dan menemui massa. Para pendemo kemudian menyampaikan delapan poin tuntutan terhadap kondisi kelistrikan. Di antaranya adalah tuntutan agar PLN Wilayah Kalsel-Teng dan Rayon Pangkalan Bun menjamin Kabupaten Kobar terus terang benderang per 21 Maret 2016. 


Pendemo meminta Purwanto menandatangani surat pernyataan agar memenuhi tuntutan pendemo. Dalam poin terakhir, massa tuntutan tersebut, tertulis bila ditemukan bahwa PLN tidak bia memenuhi atau tidak menjalankan dengan benar poin tuntutan, maka dalam masa satu bulan menuntut Manager PLN Rayon Pangkalan Bun untuk mundur.  


"Karena di media massa Anda selaku kepala rayopn telah mengatakan bahwa siap mundur jadi kepala PLN bila dianggap gagal. maka hal itu kami anggap sebagai tantangan. Sekarang delapan poin tuntutan ini adalah jawaban kami. Silakan tandatangani," ujarnya.


Awalnya Purwanto mencoba mengelak dan menjelaskan bahwa pihaknya telah mendatangkan 10 unit mesin 5,6 MW ke Kobar dan bakal selesai teri-nstall sekitar 5 April 2016 untuk mengatasi kekurangan daya listrik di Kobar.


Tetapi massa tetap berkeras agar Purwanto harus menandatangani surat pernyataan yang dilengkapi materai tersebut. "Saya tidak berani memastikan tidak ada lagi pemadaman listrik per 21 Maret ini. Karena saat ini mesin sebagai bantuan tambahan daya masih dalam proses pengangkutan ke Kobar dari Kabupaten Kotim. Setelah mesin tersebut terpasang 5 April mendatang, pemadaman bergilir tidak aka terjadi lagi," ujarnya.


Namun massa tetap berkeras, agar Purwanto menandatangai pernyataan tersebut. "Karena urusan tanggal, kami masih bersedia untuk mengubahnya sesuai janji bapak tangal 5 April. Tapi kami harus melihat komitmen PLN untuk mengatasi krisis listrik," ujar massa sambil meneriakkan yel-yel tandatangan.


Karena terus didesak Purwanto akhirnya bersedia menandatangi surat  dan disambut massa dengan tepuk tangan. Tidak lama kemudian massa beranjak pergi dari lokasi tersebut dan berjanji akan kembali lagi berdemo dengan massa yang lebih besar, bila ada diantara 8 poin tuntutan yanhg tidak terpenuhi


Akibat aksi demo tersebut, ruas Jalan Pakunegara Kelurahan Raja Pangkalan Bun sempat ditutup sekitar tiga jam. Di kantor PLN  juga telah siap Satuan Sabara Polres Kobar dengan peralatan anti huru hara, sebagai antisipasi terjadinya rusuh massa dalam aksi demo tersebut. (WAHYU KRIDA/m)