CAPAIAN kinerja sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Barito Utara (Barut) pada triwulan pertama tahun ini dinilai rendah. Karena itu perlu evaluasi agar pekerjaan pada bulan-bulan mendatang bisa lebih dikebut.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi C DPRD Barut Tajeri. Karena kondisi tersebut ia menghendaki agar pemerintah daerah segera mengevaluasi kembali kinerja dari sejumlah SKPD.
“Kalau serapan ini ke depan tidak bisa dipacu maka secara otomatis pembangunan akan tersendat pula,” ucap Tajeri, Selasa (22/3/2016).
Menurutnya, pada triwulan pertama tahun anggaran 2016 serapan kerja di beberapa SKPD masih rendah dan tentu saja akan berpengaruh pada hasil pembangunan yang kini tengah digalakan oleh pemerintah daerah.
Hendaknya, menurut politisi Partai Gerindra tersebut, SKPD bisa bekerjasama atau cepat mengkoordinasikan dengan atasan atau dewan kalau ada permasalahan di lapangan sehingga bisa dicarikan solusinya.
Perlu koordinasi yang lebih baik lagi antar SKPD atau pemangku kepentingan dengan atasan atau bahkan tindakan tegas dari pimpinan agar kinerja mereka sesuai seperti yang diharapkan.
Ia menambahkan, yang akan dirugikan secara langsung apabila kinerja pengguna kuasa tidak seperti yang diharapkan adalah masyarakat Barut, meskipun dana tersebut dari APBN, APBD Provinsi apalagi APBD Kabupaten. Karena akan menghambat rencana pembangunan yang telah diprogramkan.
“Selain itu, yang lebih penting adalah adanya tanggung jawab moral SKPD dalam pengabdiannya pada daerah karena tanpa itu maka kinerja mereka hanya merupakan keharusan kerja bukan tanggung jawab yang lebih mendalam,” pungkas Tajeri.
(DN)
