BORNEONEWS, Palangka Raya - Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D) menemui Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran dan staf Kementerian Dalam Negeri.
MP3D kukuh meminta Kemendagri membatalkan keputusan terkait penetapan Penjabat (Pj) bupati, dan mengakomodir usulan menetapkan putra daerah sebagai penjabat bupati.
“Semangat otonomi daerah telah ternodai dengan keputusan yang menggambarkan seakan kemampuan SDM di daerah sangat rendah,," ungkap perwakilan MP3D, Ingkit B.S. Djaper dalam keterangan resmi Pemprov Kalteng, Selasa malam, 23 Mei 2023.
Ingkit meyakini Kalteng memiliki potensi SDM yang cukup andal dan mampu menjadi penjabat bupati. Ia menegaskan tuntutan tersebut tidak boleh dimaknai primordialisme yang fanatik dengan rasa kedaerahan.
"Ini lebih kepada menjunjung tinggi kearifan lokal, di mana putra daerah lebih memahami kondisi daerahnya dalam segala aspek," ungkapnya
Polemik penetapan Pj ini dimulai sejak mencuatnya agenda pelantikan Pj Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan dan Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Barat Senin 22 Mei 2023.
--page
Pelantikan akhirnya ditunda karena diwarnai penolakan oleh MP3D dengan melakukan aksi di kantor gubernur, dan dilakukan penunjukan sekda masing masing kabupaten sebagai pelaksana harian (Plh).
Tak cukup disana MP3D kembali melakukan aksinya pada perayaan hari jadi Kalteng ke 66 di depan gerbang kantor gubernur Kalteng, dan berujung digelar rapat terbatas Selasa sore, 23 Mei 2023. (HERMAWAN DP/R)
