BORNEONEWS, Palangka Raya - Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum, Sang Made Mahendra Jaya angkat bicara mengenai tuntutan Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D) terkait Pj Barsel dan Kobar.
Mahendra menegaskan pihaknya memahami tuntutan masyarakat Dayak dalam hal penetapan penjabat bupati di Kalimantan Tengah.
Ia mengaku dengan pengalaman bertugas di berbagai daerah, dan paham betul karakteristik dan keberagaman masing-masing daerah.
Namun ia mengklaim dirinya memang tidak terlibat dalam proses penetapan Pj. Bupati Barito Selatan dan Pj. Bupati Kotawaringin Barat.
“Saya memahami aspirasi yang berkembang di Kalteng, untuk itu saya datang selaku perwakilan Kementerian Dalam Negeri untuk berdiskusi dan mendengar langsung aspirasi tersebut," tuturnya dalam keterangan tertulisnya melalui rilis Pemprov Kalteng, Selasa malam 23 Mei 2023.
Mahendra mengatakan aspirasi ini menjadi bahan laporan serta pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagai pimpinan tertinggi lembaga.
--page
"Segera kami sampaikan dan komunikasikan aspirasi yang berkembang dengan Bapak Menteri, dengan harapan ditemukan jalan terbaik terhadap permasalahan ini,” ungkapnya. (HERMAWAN DP/R)
