BORNEONEWS, Palangka Raya - Kebijakan memberi insentif Rp100 juta bagi desa yang bisa mejaga agar lahannya tidak terbakar bisa mempersulit Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng).


Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng Brigong Tom Moenandaz, insentif ini dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan antardesa dampingan BNPB dan Pemda yang sama-sama berupaya mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan.


"BNPB memang sudah mengalokasikan dana untuk ini dan benar masing-masing desa Rp100 Juta. Tapi kan hanya untuk desa yang didampingi BNPB, desa-desa itu adalah yang dianggap rawan kebakaran hutan dan lahan di enam kabupaten. Nah untuk yang tidak dibina BNPB kan otomatis jadi binaan Pemda, terus dana untuk insentifnya bagaimana?" tanggap Brigong saat ditemui, Kamis (24/3/2016).


Menurutnya, Kalteng tak akan mampu melaksanakan program itu mengingat desa yang akan didampingi Pemprov bersama Kabupaten/Kota se-Kalteng untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan diperkirakan jumlahnya mencapai 1.400. Ini berarti harus mengalokasikan dana Rp1,4 triliun. Sementara APBD Kalteng untuk belanja langsung pada 2016 tidak lebih dari Rp1,5 triliun.


"Pemda akan kesulitan. Kecuali dana insentif bagi seluruh desa yang tidak terjadi kebakaran hutan maupun lahan semuanya di berasal dari BNPB. Tapi kan dana Rp1,4 triliun itu tidak sedikit," tambahnya.


Sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei pernah menyampaikan, Provinsi Riau membuat program pemberian insentif sebesar Rp100 Juta untuk masing-masing desa yang berhasil menjaga wilayahnya sehingga tak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini sebagai upaya pencegahan bencana kabut asap yang bisa saja terjadi kembali seperti pada 2015.


Willem Rampangilei berharap program ini dapat diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang notabene juga mengalami bencana serupa dengan Riau.


"Namun insentif ini tidak diberikan dalam bentuk uang melainkan pembangunan yang senilai Rp100juta. Misalnya mereka mau membangun jalan atau menggarap lahan tanpa membakar, dananya disiapkan. Tapi ini bukan berarti Kalteng harus beri insentif sebesar itu juga, nanti dirembuk dulu mampunya berapa," katanya kala itu.  (TESTI PRISCILLA/m)