Rencana pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Kumai, di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat (Kobar), menuai penolakan dari pengelola sekolah swasta setingkat SMP di perkotaan. 


Pihak sekolah swasta khawatir, pembangunan SMP baru tersebut bakal membuat sekolah-sekolah lain, swasta maupun negeri yang sudah ada di Kumai, kehilangan peluang mendapatkan peserta didiknya di tahun-tahun ajaran mendatang.


Di wilayah perkotaan Kumai sendiri saat ini sudah terdapat sejumlah sekolah, negeri juga swasta yang tersedia. Di antaranya, SMP Negeri (SMPN) 1 Kumai, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kumai, Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Babussalam Kumai,

SMP PGRI 2 Kumai dan SMP Negeri Satu Atap (Satap) 4 Kumai.


Kepala MTs Babussalam Kumai, Supwani menuturkan, sejauh ini keberadaan sejumlah sekolah negeri dan swasta setingkat SMP di Kumai, masih mampu dan layak mengakomodasi kebutuhan sarana belajar mengajar bagi siswa-siswi jebolan sekolah dasar di Kumai.


Beberapa SMP swasta dan negeri di Kumai bahkan sejak beberapa tahun belakangan sudah mulai kekurangan peserta didik. 


“Di SMP PGRI Kumai contohnya. Tahun 2015 kemarin SMP swasta itu hanya menerima 7 siswa saja,” ujar Supwani, Minggu (27/3).

Supwani khawatir, bila rencana pembangunan SMP Negeri 5 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kobar di Desa Sungai Kapitan itu benar-benar dijalankan, akan memicu atau berakibat pada tutupnya sejumlah sekolah swasta, seperti SMP PGRI kumai. Akibat tak memiliki murid untuk keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah.


Rencana pembangunan SMP Negeri baru di Desa Sungai Kapitan ini diduga tanpa koordinasi dengan para pihak pengelola SMP sederajat di Kumai. Atau direncanakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan sarana pendidikan setingkat SMP di Kumai. Supwani menjelaskan, wacana pembangunan SMP baru di Kumai sudah pernah mencuat sejak beberapa tahun lalu. Namun, karena mendapat penolakan dari para pengelola SMP negeri dan swasta, wacana tersebut diurungkan. 


“Dulu kami arahkan agar anggarannya untuk memaksimalkan sekolahan yang ada saja. Sekarang, sama sekali tidak ada koordinasi dengan kami. Ada apa ini?” 

(RD/B-12)