BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, terus berupaya meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan Pemilu 2024.
"Pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat berperan penting dalam mendukung dan menentukan suksesnya Pemilu 2024. Ini karena suksesnya pemilu menjadi tanggung jawab bersama," kata Kepala Bawaslu Kota Palangka Raya Endrawati pada kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif di Kota Palangka Raya, Sabtu.
Pihaknya pun juga terus meningkatkan kepedulian serta pemahaman masyarakat untuk turut melakukan pengawasan partisipatif, di antaranya dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan sasaran pemilih pemula, organisasi kepemudaan dan ormas, jurnalis, akademisi dan unsur masyarakat lain.
Menurut dia, dalam mengawal proses pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan tim pengawas. Apalagi, sejatinya pesta demokrasi merupakan hajatan seluruh masyarakat Indonesia.
Ia mengatakan pada 2024 akan dilaksanakan dua pesta demokrasi terbesar bagi masyarakat di Indonesia. Pertama pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan anggota DPD RI pada 14 Februari. Kedua yakni pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada 27 November 2024.
--page
Untuk itu, kata Endrawati, jika selama proses dan tahapan Pemilu 2024 terdapat kejanggalan, maka potensi kekurangan atau hal-hal yang tidak sesuai, dipersilahkan melapor kepada Bawaslu.
"Jadi, kami terus memperluas kerja sama dalam upaya pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran pada pemilu tahun 2024, di antaranya FKUB Palangka Raya, PWI Kalteng, dan ormas lainnya," katanya.
Selain menggandeng berbagai komponen, kata dia, Bawaslu Palangka Raya juga membuka posko pengaduan terkait seseorang yang mengetahui namanya terdaftar dalam keanggotaan atau kepengurusan parpol, namun merasa tidak pernah ikut menjadi anggota ataupun pengurus dari parpol tersebut.
Anggota Bawaslu Kalimantan Tengah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data, Kristaten Jon mengatakan sosialisasi tersebut dilakukan untuk menginspirasi masyarakat agar andil dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024 secara partisipatif.
"Pengawasan partisipatif secara mandiri ini penting dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadi pelanggaran selama tahapan Pemilu 2024," katanya.
Pola pengawasan partisipatif ini lebih mengutamakan pencegahan dibanding melakukan upaya penindakan terhadap terjadinya pelanggaran.
"Pada pengawasan partisipatif ini nantinya, masyarakat tidak hanya berpartisipasi datang mencoblos ke tempat pemungutan suara, tetapi juga ikut dalam mengawasi setiap tahapan pemilu," katanya.
--page
Dengan bersama-sama ikut dalam pengawasan partisipatif ini, kata dia, akan mempersempit terjadinya pelanggaran, sehingga kualitas demokrasi di Indonesia bisa benar-benar menjadi lebih baik lagi.
ANTARA
