KEPALA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigari (Disosnakertrans) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Budhy mengatakan, jumlah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang disalurkan dari pemerintah pusat untuk masyarakat kurang mampu di Gumas, sebanyak 17.918 kartu. 


Dari jumlah tersebut yang sudah tersalur hanya 7.484 kartu, atau belum mencapai 50% dari total.


“Pada 2015 jumlah KIS yang sudah tersalurkan ke masyarakat sebanyak 6.969 buah. Pada 2016 sebanyak 509 buah. Jadi yang belum tersalurkan di wilayah Gumas sebanyak 10.440 buah,” kata Budhy, Senin (28/3) .


Dia menyampaikan, pada 2015 jumlah KIS disalurkan langsung Dinsosnakertrans melalui camat dan kepala desa. Sementara pada 2016, penyaluran KIS dilakukan melalui Kantor Pos. 


Dinsosnakertrans terus berkoordinasi dengan pihak Kantor Pos untuk mengetahui jadwal penyaluran KIS selanjutnya. 


“Kita juga berharap kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) berkoordinasi dengan Kantor Pos. Sehingga bila KIS sudah siap disalurkan, maka bisa langsung disalurkan ke masyarakat,” terang dia.


KIS merupakan salah satu program andalan Presiden Joko Widodo untuk membantu mempermudah masyarakat yang kurang mampu mendapat pengobatan yang layak tanpa harus terbebani biaya mahal. KIS berlaku dan bisa digunakan di seluruh rumah sakit di Indonesia.


“Untuk pemegang KIS mendapat perawatan pada kelas III. KIS merupakan program untuk membantu masyarakat yang kurang mampu,” terang Budhy.


Dia menambahkan, saat ini cukup banyak program dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi Kalteng yang masuk ke Kabupaten Gumas. 


Di antaranya bedah rumah, Asosiasi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) sebanyak 102, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebanyak 85 anak, Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 322 dan masih banyak program lannya.


“Yang jelas kita berupaya secara maksimal untuk menyukseskan semua program sosial yang masuk Kabupaten Gunung Mas. Kita juga berharap mendapat dukungan masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam bidang sosial,” pungkas Budhy.

(EP/B-11)