BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kalteng menilai ada beberapa permasalahan yang dialami dalam aspek administrasi kependudukan (adminduk).
Kepala Bappedalitbang Kalteng, menyampaikan ada dua kelompok utama yang dihadapi dalam permasalahan adminduk.
Pertama adalah keterbatasan dalam anggaran operasional alat cetak KTP elektronik, distribusi, serta tata kelola blanko KTP elektronik.
"Luasnya wilayah juga turut menjadi kendala dalam pemenuhan dokumen kependudukan, dimana masih terdapat daerah yang sulit untuk diakses,” ungkap Kaspinor dalam keterangannya, saat menerima kunjungan Tim Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Selasa, 13 Juni 2023.
Ditambahkannya, data kependudukan diperlukan dalam proses perencanaan, antara lain sebagai upaya penanganan kemiskinan dan stunting.
--page
Termasuk dalam pemberian bantuan sosial, penyusunan rencana kontijensi bencana, dan proses perencanaan lainnya.
Sedangkan terkait jaminan kesehatan, ia menjelaskan, berdasarkan data sampai dengan 1 November 2022 kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Kalteng mencapai 94,17 persen.
"Enam kabupaten dan satu kota kepesertaannya telah di atas 98 persen,” jelas Kaspinor. (HERMAWAN DP/H)
