MESKI hanya berstatus rapat dengar pendapat (RDP), beberapa anggota DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) kecewa dengan ketidakhadiran bupati. Hal ini terungkap dalam RDP terkait masalah listrik, bersama PLN Rayon Pangkalan Bun, Senin (28/3/2016).
“Kita di sini kecewa bupati tak hadir dalam RDP. Kemarin di media bupati bilang mau memimpin demo. Masa bupati mau mendemo dirinya sen-diri?!” ujar Akhmad Subandi, Ketua Komisi A DPRD Kobar.
Wakil Ketua II DPRD Kobar, Ahmadi Riansyah mengatakan, kepala daerah seharusnya hadir karena banyak hal yang perlu diperjelas dan ditindaklanjuti pemerintah. Misalnya, soal kebijakan mendatangkan investor listrik baru, dan koordinasi lintas sektoral mengenai pembersihan sampah penebangan pohon yang dilakukan PLN.
Dengan nada emosional, Muhammad AR dari Fraksi Gerindra, mengatakan RDP tak perlu digelar lagi, bila bupati tak bisa hadir.
Terpisah, Bupati Kobar Bambang Purwanto mengatakan, ketidakhadirannya karena harus membagi waktu dengan kegiatan lain.
Bambang mengatakan, dirinya sudah mendisposisikan tugas kehadiran eksekutif dalam RDP, kepada Bagian Perekonomian dan Pembangunan, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kobar.
“Mengenai demo PLN. Apa kemarin saya ikut demo kemarin? Enggak kan? Kalau masalah pohon, sudah saya minta PLN berkoordinasi dengan Dinas PU. Sedangkan terkait Perda Pohon, itu belum masuk ke saya,” ujar Bambang Purwanto, Senin (28/3/2016).
Bambang menambahkan, dirinya sudah berinisiatif meminta agar PLN segera menambah daya listrik, dengan memindahkan mesin pembangkit PLN, dari Kotawaringin Timur ke Kobar.
Ia juga mengaku sudah melakukan pendekatan dengan salah satu investor energi listrik. Menurutnya, ekspos kepada DPRD akan dilakukan, bila rekomendasi investor selesai atau disetujui PLN.
(RD/B-10)
