BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Jajaran DPRD Kabupaten Kapuas telah melakukan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat jenderal (Dirjen) Otonomi daerah (Otda) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023.
Agenda kegiatan tersebut berkaitan dengan batas wilayah antara Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalteng.
Kedatangan rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah didampingi sejumlah anggota DPRD Kapuas itu diterima oleh Kasubdit Bina Wilayah di Dirjen Otda Kemendagri, Teguh.
Ardiansah menjelaskan koordinasi terkait batas wilayah Kabupaten Kapuas sangat penting, hal ini terkait percepatan peningkatan perekonomian masyarakat yang berharap adanya kejelasan dan meminta kepastian terkait hak domisili mereka selama ini.
"Yang juga menghindari konflik-konflik yang kerap terjadi di masyarakat," kata Ardiansah, Rabu, 21 Juni 2023.
--page
Lebih lanjut politisi dari Partai Golkar ini meminta kepada Kemendagri kiranya dapat memberikan percepatan keputusan tentang batas wilayah Kabupaten Kapuas.
Dari konsultasi dan koordinasi yang telah dilakukan ia menjelaskan terkait progres Permendagri tentang batas antar kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas dan Barito Utara diketahui untuk Permendagri tersebut sudah dalam proses harmonisasi di Kemenkumham pada tahap kedua.
Sembari menunggu hasil akhirnya yang diproses sekretariat presiden untuk kemudian tindak lanjut proses persetujuan dari presiden.
Menurut Kasubdit Bina Wilayah di Dirjen Otda Kemendagri, Teguh, diperkirakan proses terbitnya Permendagri tersebut akan selesai paling cepat akhir tahun ini. (DODI RIZKIANSYAH/Y)
