Dua perwakilan PLN area Palangka Raya yakni Manajer Jaringan Andi Seno dan Humas PLN Deddy dicecar pertanyaan oleh anggota Komisi B DPRD Palangka Raya dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat komisi, Selasa (29/3/2016). Dua orang tersebut ditanyai seputar buruknya pelayanan distribusi setrum ke pelanggan di Kota Cantik.


Ungkapan kekecewaan salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi B M Yusran. Ia secara terang-terangan menyebut PLN sebagai biang kebakaran, karena korsleting listrik akibat arus pendek. 


“Juga biang kebakaran karena masyarakat saat terjadi pemadaman akhirnya mencari lampu tempel dan lilin, lalu menjadi sebab terjadinya kebakaran rumah warga. PLN juga merugikan usaha orang, termasuk menghambat investasi masuk karena orang berfikir ulang kalau suplai listrik tidak normal,” ketus Yusran saat diberikan kesempatan yang pertama mengungkap persoalan.


Tidak hanya itu saja, M Yusran juga meminta kejelasan PLN terkait pulsa prabayar yang dinilainya tidak sesuai dengan nominal token yang dibayar pelanggan. Terakhir, ia kesal dan menyinggung jadwal pemadaman yang selalu tidak pasti, tidak disebarkan ke khalayak umum, dan kalaupun ada justru PLN tidak konsisten dengan jadwal yang dibuat sendiri.


Kritikan pedas lainnya dilontarkan oleh Alfian Batnakanti. Ia  mempertanyakan sampai kapan krisis listrik terus terjadi. Banyak warga kesal karena pemadaman yang tak terjadwal membuat banyak barang elektronik jadi cepat rusak. Sekretaris Komisi B ini juga meminta agar rakyat diberikan kepastian dan informasi yang layak.  


“Intinya, masyarakat jangan dibuat kesal, apalagi sampai marah. Kita juga kasihan terhadap para pelaku usaha yang terganggu akibat pemadaman ini,” harap politisi Gerindra ini.


Menjawab pertanyaan dan keluhan wakil rakyat, Manajer Jaringan PLN Palangka Raya Andi Seno mengungkapkan beberapa penjelasan. Di antaranya pemadaman terjadi akibat dilakukannya pemeliharaan rutin PLTU Asam-Asam khususnya pembangkit unit II. Sementara masalah kebakaran, biasanya karena peralatan kelistrikan yang tidak standar SNI sehingga mudah korsleting.


“Kita akan merdeka dari masalah listrik jika Bangkanai dan Buntoi selesai. Kalau di Bangkanai itu hanya masalah 5% tapak tower jaringan yang masih terkendala pembebasan lahan masyarakat. Kalau mesin pembangkit dan jaringan sudah siap kok,” jelas Andi. (RZ/B-12)