BORNEONEWS - Jakarta: PEMBANGUNAN ekonomi berjalan lambat. Lamban! Karenaitu, harus dilakukan percepatan melalui revolusi birokrasi. Demikian pernyataanPresiden Joko Widodo dalam dialog bertajuk “ Membangun Ekonomi Indonesia yang BerdayaSaing,” di Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Lambannya geliat pembangunan di seluruh daerah inidikarenakan terlalu banyaknya peraturan yang menghambat. Terlalu banyaknyaperizinan yang justru bikin ruwet. Karena itu, demikian Presiden, Tidak ada jalan lain kecuali memangkas birokrasi.Menghapus birokrasi, yaitu menghapus peraturan daerah (perda) yang menghambat.Banyak perda yang justru menghambat proses pengambilan keputusan. "Iniyang kita hapus, kita kurangi sebanyak-banyaknya," kata Jokowi disambuttepuk tangan para hadirin.
Presidenpun menyebut, adasekitar 3.000 perda bermasalah yang kini sedang dikaji Kementerian DalamNegeri. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diminta segera menghapus perda-perda yanng justru menghambat tersebut. “Hapus saja. Ngapain dikaji, dikaji... Wong bermasalah kok dikaji.Hapus saja,” tegas Jokowi.
Penghapusan perdabermasalah ini akan mempercepat proses perizinan dan mempercepat gerak, geliatpembangunan. “Kalau kita lambat, bagaimana kita mau bersaing,” tegas Presiden.
Presiden Joko Widodo jugameminta agar perizinan disederhakan. Misalnya perizinan amdal dan HO, agardisatukan saja. Sehingga sederhana,simple dan cepat. “Kita ini perizinan dibuat banyak, berlembar-lembar, bermacam-macam. Prosesnyasaja sudah lama, mbayar lagi..” sindir Jokowi. (*)
