BORNEONEWS, Kuala Kurun - Anggota DPRD Gunung Mas, Evandi berharap pihak terkait dari pemerintah daerah bisa mengontrol ke lapangan terkait dampak operasional perusahaan besar swasta (PBS) di Gunung Mas.
Harapannya jika ada kontrol tersebut, PBS tidak melanggar aturan, baik aturan lingkungan hidup dan lainnya serta mengecek PBS setempat apakah merugikan masyarakat atau tidak.
"Pihak terkait bisa mengontrol dampak-dampak yang ada dari PBS yang berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas. Jika pelru ada tim terpadu untuk mengontrol PBS-PBS yang ada di Kabupaten Gunung Mas," ujar Evandi, Jumat, 30 Juni 2023.
Misalnya bagi PBS yang bergerak di bidang kehutanan, jika ada penebangan wajib ada reboisasi, dan kata Evandi instansi terkait perlu mengontrol hal itu.
Contoh lain, ada PBS yang bergerak di bidang pertambangan batu bara di sekitar Taman Hutan Raya (tahura) Lapak Jaru, dan itu perlu ada kontrol apakah operasional pertambangan tersebut mencemari lingkungan di Tahura atau tidak.
--page
Evandi mengatakan, walaupun PBS yang bergerak di bidang kehutanan dan pertambangan bukan kewenangan kabupaten namun karena kita yang punya wilayah dan masyarakat setempat yang akan merasakan dampaknya sehingga perlu kontrol juga dari pihak Pemerintah Kabupaten.
"Jika ada PBS baik yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan maupun pertambangan ketahuan melanggar aturan, baik aturan lingkungan hidup dan aturan lainnya, mencemari lingkungan, maka pemerintah setempat perlu bersikap tegas memberikan sanksi," tukas Evandi. (RISKA YULYANA/Y)
