BORNEONEWS, Sampit - Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi menyebut krisis listrik yang berkepanjangan di daerah tidak hanya dikeluhkan warga, tetapi juga menghambat laju perekonomian daerah. Terutama dunia investasi yang hendak masuk ke daerah itu.
“Kekurangan daya ini sangat menghambat perkembangan ekonomi di Kotim terutama pada investor perhotelan. Bahkan mereka ingin membuka bioskop di Kotim tapi terkendala listrik,” ungkap Supian Hadi dihadapan awak media usai kegiatan Humas dan Keprotolan di Gedung Serbaguna Sampit, Kamis (31/3/2016).
Terkait penyampaian aspirasi warga melalui aksi pada Rabu (30/3) lalu, dirinya menyatakan mendukung langkah tersebut. Melalui aksi itu dengan harapan dapat direspon cepat oleh pemerintah pusat terutama Kementerian BUMN melalui Direktur PT PLN.
Pemadaman listrik belakangan ini sudah sangat menganggu perekonomian daerah. Hal itu tidak hanya terjadi di Kotim, tetapi menyeluruh se Pulau Kalimantan.
“Sementara bahan baku seperti batu bara inikan asalnya dari Kalimantan. Daerah kita sumber energi, tetapi energi yang kita dapatkan tidak seimbang dengan sumber daya alam yang diambil di Bumi Kalimantan ini. Mungkin ini sebagai bahan pemikiran pemerintah pusat agar mempercepat sehingga krisis listrik ini bisa diatasi cepat. Mudah-mudahan direktur PLN bisa menanggapi secara cepat aspirasi yang disampaikan kawan-kawan di Kotim,” katanya.
Pemerintah daerah mendukung langkah masyarakat yang melakukan aksi damai tersebut. Itu sebagai bentuk keprihatinan atas krisis listrik yang terjadi belakangan ini.
“Kita siap memfasilitasi apapun yang menjadi aspirasi kita tampung dan jembatani. Kita bukan pemutus karena pemerintah daerah dan PLN beda. Apa yang menjadi keinginan kawan-kawan mari kita jembatani, untuk bisa menyampaikan ke Kanwilnya di Kotabaru,” ujarnya.
Ditanya apakah ada upaya pemerintah daerah menyediakan daya sendiri untuk mengatasi pemadaman listrik ini, Supian mengaku, sudah ada dua investor listrik yang hendak masuk, asal Korea Selatan dan Jakarta. Investor yang hendak masuk itu ingin mengembangkan energi listrik solar sel.
Supian juga menyindir PLN. PLN berjanji hendak menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Bagendang yang hingga saat ini belum selesai dibangun.
“Pada periode pertama memang sudah ada satu kita buat izin PLTU di Bagendang tetapi sampai sekarang belum selesai. Janjinya kemarin 2014, sampai 2015 dan 2016 belum selesai-selasai. Saya tidak tahu masalahnya apa,” katanya.
Terkait target penyelesaian krisis listrik tersebut, Supian tidak bias memberikan target. Sebab, masalah listrik adalah bukan kewenangan pemerintah daerah, tetapi PT PLN.
“Maunya kita besok sudah teratasi, itu inginnya kita,” ucapnya. (RAFIUDIN/m)
