PROGRAM pemerintah pusat mengonversi minyak tanah ke gas di Lamandau terkesan dipaksakan. Penyebabnya, belum siapnya fasilitas penunjang imbas program tersebut.
Mulai dari tidak adanya pangkalan pusat pengisian BBG (Bahan Bakar Gas) hingga kelangkaan isi ketersedian gas isi ulang di beberapa tempat penjualan. Pascarutinnya razia yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku pendistibusian gas illegal.
“Memang dasarnya kita ini belum siap untuk menjalankan program konversi. Jika dulu ada sejumlah pangkalan minyak tanah, sekarang tidak ada satupun pangkalan gas di Lamandau. Paling yang ada pun baru sebatas warung penyedia isi ulang gas. Itupun dalam dua pekan ini sulit dicari karena banyak yang takut dirazia polisi,” kata Andi, seorang pedagang di Nanga Bulik.
Andi menilai, subsidi minyak tanah untuk Lamandau sudah resmi dicabut, sementara hingga saat ini tak ada satupun pangkalan gas.
Artinya, kata dia, Lamandau harus mengandalkan suplai dari kota lain.
“Yang mengkhawatirkan, akhir-akhir ini penyuplai juga sudah sangat jarang datang, alasannya beragam, mulai dari langkanya ketersedian gas, hingga banyak yang ketakutan dirazia,” terangnya.
Sementara, Julia, warga Jalan Batu Baanggui, Nanga Bulik, mengaku bahwa hampir dua pekan terakhir dirinya cukup kesulitan mendapatkan isi ulang gas, utamanya untuk elpiji ukuran tiga kilogram.
(HN/B-11)
