BORNEONEWS, Muara Teweh – Kepala KPPN Buntok Bambang Sri Prastyono menjelaskan bahwa sampai dengan 30 Juni 2023, realisasi Pendapatan APBN KPPN Buntok mencapai Rp 708,83 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp 265,57 miliar (59,9 persen).
“Unsur utama dari tingginya pertumbuhan penerimaan ini berasal dari penerimaan perpajakan, dengan rincian yaitu: penerimaan PPh sebesar Rp 476,82 miliar atau mengalami kenaikan Rp178,61 miliar (59,9 persen) dan penerimaan PPN sebesar Rp179,61 miliar atau mengalami kenaikan Rp72,10 miliar (67,1 persen),” kata Kepala KPPN Buntok, Bambang Sri Prastyono didampingi Kepala KPP Pratama Muara Teweh Bombong Widarto mengelar press release APBN dan pembiayaan UMKM periode 2023, di kantor KPPN Buntok di Jalan Pendreh Muara Teweh.
Selanjutnya, kata dia, realisasi PNBP s.d. 30 Juni 2023 sudah mencapai Rp 21,65 miliar atau mengalami kenaikan Rp 16,22 miliar (298,8 persen). Pada Lingkup wilker KPPN Buntok yaitu empat kabupaten tersebut tidak menangani penerimaan Bea Materai, Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai, jadi secara regional untuk data tersebut dapat diketahui dari Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Tengah.
Dikatakannya, secara nominal, kinerja belanja APBN hingga Juni 2023 mencapai Rp 2.586,54 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp 763,15 miliar (41,9 persen). Secara persentase, terdapat peningkatan kinerja belanja APBN yang disebabkan oleh akselerasi penyaluran DBH Juni 2023.
Kemudian, jelasnya, belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) mencapai Rp 245,84 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp 48,12 miliar (24,3 persen). Adapun kontribusi setiap komponen belanja K/L yaitu belanja pegawai mencapai Rp 145,28 miliar (53 persen), belanja barang mencapai Rp 97,35 miliar (47,2 persen), dan belanja modal mencapai Rp 3,20 miliar (10,1 persen).
--page
Lebih lanjut, kata Bambang, secara umum, isu belanja K/L yaitu disebabkan oleh adanya budaya perlambatan pelaksanaan kegiatan dan belanja di awal tahun anggaran, kinerja satker yang memiliki pagu belanja modal pembangunan gedung masih rendah karena masih dalam dalam tahap lelang paket pekerjaan oleh ULP Eselon I.
Pada sisi lainnya, sampai dengan Juni 2023 realisasi belanja transfer ke daerah dan Dana Desa mencapai Rp 2.340,17 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp 715,02 miliar (44 persen), dengan kontribusi peningkatan terbesar terdapat pada DBH yang meningkat Rp 817,79 miliar (493,8 persen).
“Hal ini didorong oleh peningkatan kinerja penerimaan sektor minerba (batubara) TA 2023 akibat harga dan volume permintaan global yang tinggi, serta percepatan penyaluran TKD melalui KPPN Buntok,” kata Bambang.
Dikatakan Bambang, DBH yang telah disalurkan berupa jenis DBH SDA Minerba Iuran Tetap, Minerba-Royalti, dan perikanan, sedangkan DAU yang telah disalurkan berupa Block Grant yang ditujukan untuk mendukung operasional pemerintah daerah.
Sedangkan untuk realisasi Dana Desa mencapai Rp 146,35 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp 5,52 miliar (3,9 persen). Untuk kelancaran penyaluran TKD non DFDD, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyampaian syarat salur dari TKD terkait ke DJPK.
--page
“Realisasi Pendapatan APBD di 4 kabupaten wilayah kerja KPPN Buntok sebesar Rp 2.469,87 miliar. Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp 1.792,52 miliar,” imbuhnya.
Sedangkan untuk pendapatan terbesar berasal dari TKDD sebesar Rp 2.340,70 miliar yang menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan pemda pada Pemerintah Pusat.
Sementara itu, belanja daerah masih didominasi belanja operasional dengan realisasi sebesar Rp 1.288,22 Miliar.
Sementara untuk penyaluran pembiayaan Kredit UMi di wilayah kerja KPPN Buntok terdapat penurunan. Untuk periode Juni 2023 dibandingkan periode yang sama tahun 2022.
Diungkapkannya di tahun 2022 hingga Juni 2023 pembiayaan Kredit UMi tersalur ke 20 debitur sebesar Rp 121,3 juta, untuk tahun 2023 hingga Juni 2023, Kredit UMI tersalurkan untuk 3 debitur dengan nilai Rp 20,9 juta.
--page
Pegadaian menjadi satu-satunya Penyalur pembiayaan kredit UMi di wilayah kerja KPPN Buntok. Hanya ada satu kantor Pegadaian di tiap kabupaten dengan persebaran wilayah yang luas menjadikan kendala dan tantangan dalam memfasilitasi dan melayani debitur.
Penyaluran KUR di Wilayah Kerja KPPN Buntok hingga Juni 2023 telah tersalur sebesar Rp 243,5 miliar kepada 3987 debitur. Di Kabupaten Barito Utara menjadi daerah dengan penyaluran KUR tertinggi yaitu sebesar Rp 100,38 miliar
Berdasarkan Sektor Usaha, Penyaluran KUR terbesar KUR terbesar Rp130,53 miliar untuk sektor perdagangan besar dan eceran. (RAMADHANI/H)
