BORNEONEWS, Palangka Raya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pentingnya langkah rapat koordinasi penyelamatan aset dan optimalisasi pendapatan asli daerah.
“Rapat koordinasi ini penting dilakukan karena akan menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat dan stakeholders yang ada,” kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Nur Aziz di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Selasa, 1 Agustus 2023.
Ia menilai sebagai Aparatur Pemerintah pernah menemui beberapa kendala terkait pengelolaan aset dan keuangan di daerah.
Nur Aziz menyadari sistem administrasi atau sistem pembukuan yang ada di masing-masing unit belum sempurna yang akhirnya menimbulkan masalah, salah satunya kerugian negara.
Dia menambahkan, rapat ini bertujuan untuk mengetahui keadaan aset yang ada saat ini atau existing condition dan pengelolaan aset yang ingin dilakukan baik untuk saat ini maupun untuk jangka panjang, sehingga apabila ada masalah atau kendala bisa didiskusikan dalam rapat ini.
--page
“KPK akan memberikan fasilitasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di pemerintah daerah,” tuturnya.
Di forum ini, lanjut dia, masing-masing pihak dapat menyampaikan apa yang menjadi permasalahan/temuan terkait pengelolaan aset. KPK siap jadi fasilitator, namun kami posisikan sebagai pihak ketiga.
Ia berharap melalui rapat ini akan dihasilkan inovasi dan solusi, serta menciptakan konsep digitalisasi pengelolaan aset yang bisa diakses oleh masyarakat. (HERMAWAN DP/Y)
