Direktur Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Tiur Romundang, tercengang. Dia melihat realita PT Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Tbk, yang berbasis di Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, selevel dengan perusahaan-perusahaan besar nasional. 


Tiur, yang baru memimpin RSPO sejak November 2015, berkunjung ke areal PT SSMS Tbk pada Senin (4/4/2016). Ia bersama timnya berkeliling antara lain didampingi Kepala Departemen CSR PT SSMS Tbk-Citra Borneo Indah (CBI) Group, Kharis Nuryanto.


“Kami ingin melihat kondisi perusahaan di lapangan dan secara umum. Ini untuk lebih memahami interaksi dan dinamika anggota RSPO di Indonesia dalam memenuhi prinsip dan kriteria RSPO, yaitu pengembangan kelapa sawit berkelanjutan, khususnya dalam hal sertifikasi,” tutur Tiur. 


Fasilitas mengagumkan


Kunjungan dimulai dengan meninjau fasilitas pendidikan, seperti SD, SMP, dan SMK. Meski lokasinya di dalam kompleks perusahaan, namun warga sekitar juga dapat menyekolahkan anak-anaknya di situ.


Rombongan RSPO kemudian  mengunjungi fasilitas kesehatan berupa Polibun dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) Sulung. Mereka juga mengunjungi areal konservasi yang bernilai tinggi atau HCV di bukit Simpang dan Danau Kenambui.


‘’Danau Kenambui terlihat sangat unik karena rawa yang membentang dibatasi oleh lingkaran pohon-pohon hutan yang masih asri dan terjaga dengan baik,’’ kata Tiur, tentang kesannya.


Areal HCV di Bukit Simpang menyedot perhatian rombongan kunjungan RSPO, juga lantaran di tempat ini high carbon stock (HCS) masih terjaga dengan baik. 


Head of Sustanibility PT SSMS Tbk, Irvan Panjaitan, mengatakan, kunjungan RSPO dapat dijadikan momentum yang baik. Pihaknya dapat menyampaikan aspirasi mengenai tata kelola RSPO terhadap anggotanya yang dapat ditindaklanjuti markas RSPO di Kuala Lumpur, Malaysia.


‘’Kami ingin memberikan beberapa saran bagi organisasi dan sumber daya manusia dari RSPO di Indonesia. Yaitu, agar memainkan peran lebih penting dalam mengelola isu terkait sertifikasi, penanganan keluhan, peningkatan kompetensi, dan isu-isu sosial,” kata Irvan. 

(B-1)