DI tengah kemerosotan ekonomi secara global saat ini, banyak masyarakat yang sulit mendapatkan mata pencaharaian, untuk itu pemerintah daerah agar membantu memudahkan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Saat ini banyak PHK dilakukan perusahaan dampak dari krisis global. Di sisi lain usaha perkebunan seperti karet dan sawit juga tengah lesu,” sebut anggota DPRD Barut Mulyar Samsi, Rabu (6/4/2016).
Kondisi itu membuat masyarakat memilih cara lain untuk memenuhi tuntutan ekonomi. Pemenuhannya berupa memanen hasil hutan, seperti kayu dari kebun atau biasa disebut Sekau.
Mulyar mengepresiasi pemerintah daerah agar mendidik kepala desa dalam peraturan kayu kebun dan menerbitkan perizinan kayu kebun tersebut. “Kerena Sekau itu punya titik koordinat dan peta yang jelas, dan merupakan kayu kebun, untuk itu diharapkan adanya kepahaman dari pemerintah dan aparat mengenai hal tersebut,” kata Mulyar.
Mulyar minta pemda dan penegak hukum memahasi keadaan masyarakat saat ini yang sedang dilanda krisis ekonomi ditambah musibah banjir.
“Diharapkan ada toleransi asal memenuhi aturan yang berlaku. Karena masyarakat hanya mengambil kayu hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bukan untuk menghabiskan kayu hutan dan mancari kekayaan, ” nilainya.
Beberapa masyarakat yang mengolah kayu hutan tersebut seperti desa Inu, Lampeong, Benangin, dan Lahei Barat. Itu dilakukan demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
“Apresiasi terhadap penegak hukum di Das Barito yang tidak pernah mempermasalahkan kayu itu.” (DN/B-5)
