BORNEONEWS, Nanga Bulik – Hoaks atau berita bohong menjadi salah satu titik kerawanan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang tak terhindarkan di era digitalisasi saat ini. Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau Bedi Dahaban dalam rapat koordinasi pemetaan titik kerawanan pemilu serentak tahun 2024.
Berkaca pada pemilu 2019 lalu, kata Bedi, dampak utama dari penyebaran berita bohong ialah munculnya polarisasi di tengah masyarakat. Kondisi semacam ini tentu harus segara dilakukan pencegahan, terutama hoaks yang ditransmisikan melalui platform digital.
“Hoaks atau berita bohong merupakan variabel titik rawan dalam pemilu dan pemilihan yang sifatnya tidak terhindarkan di masa digitalisasi seperti saat ini,” ungkap Bedi di Nanga Bulik, Senin, 14 Agustus 2023.
Bedi Berharap, apabila hoaks tidak dapat ditangani, maka dapat menurunkan kredibilitas dan integritas penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, hal itu akan berakibat pada menurunnya kualitas pemilu dan merusak rasionalitas pemilih.
Selain itu, hoaks yang disebarkan ke tengah masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial, ujaran kebencian, dan propaganda, serta membesarnya disintegrasi nasional. Ia berharap semua pihak dapat menahan diri dan cerdas memanfaatkan teknologi.
--page
“Penyebaran hoaks akan menjadi persoalan di seluruh tingkatan dalam pemilihan,” ujarnya.
Selain isu hoaks, Ia menuturkan, tantangan lainnya yang menjadi titik rawan pada Pemilu Serentak 2024 adalah politisasi SARA, politik uang dan penyalahgunaan anggaran, pelanggaran netralitas ASN, TNI/Polri, dan kepala desa, serta data dan pemutakhiran data pemilih.
“Hingga kerumitan pemungutan atau penghitungan suara untuk memperoleh hasil,” tandasnya. (HENDI NURFALAH/H)
