BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering mendorong pemprov untuk dapat terus menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Kalteng.
Dia mengatakan, potensi PAD dari pajak PBS belum tergali dengan maksimal. Pasalnya, di Kalteng sendiri masih banyak terdapat perusahaan yang menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) luar dan bukan dari cabang Kalteng, sehingga ini perlu jadi perhatian.
"Pemprov harus memberikan imbauan kepada setiap PBS yang beroperasi di Kalteng ini agar menggunakan atau mendaftarkan NPWP cabang Kalteng. Sebab, jika ini tidak diperhatikan maka pajak perusahaan banyak keluar daerah," ucapnya, Rabu, 16 Agustus 2023.
Diungkapnya bahwa, PBS yang beroperasi di wilayah Kalteng ini sangat banyak, namun ada beberap yang minim kontribusi terhadap daerah. Padahal hasil kekayaan alam Kalteng dikeruk dan itu tidak sebanding dengan kontribusi PBS terhadap daerah.
Menurutnya, selama ini pajak yang masuk lebih banyak ke pusat, dan pemerintah pusat hanya menerapkan sistem bagi hasil saja, sehingga hasil untuk Kalteng sangat sedikit dan sangat perlu ditegaskan bahwa penerbitan NPWP harus dari cabang Kalteng.
--page
"Tujuan dari itu semua supaya pajak lebih banyak masuk ke provinsi ini, karena jika menerapkan bagi hasil pastinya belum mampu menopang PAD Kalteng sepenuhnya. Masalah ini harus dapat diselesaikan dengan upaya yang maksimal dari pemda," ujarnya.
Dirinya berharap, semua PBS yang ada di Kalteng ini sepenuhnya memiliki NPWP cabang Kalteng. Sehingga, kontribusi dari pajak PBS dapat maksimal menopang PAD provinsi ini sehingga nantinya dapat diperuntuhkan untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
"Pemda sebisa mungkin harus dapat mendorong semua PBS yang ada di Kalteng supaya menerbitkan NPWP cabang Kalteng. Karena pada hakikatnya kekayaan alam yang dikeruk berasal dari Kalteng oleh PBS, dampak positifnya harus dirasakan daerah ini juga," tandasnya. (DONNY D/H)
