Bedah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah (Kalteng) 2016, berlanjut. Tim ahli pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Sugianto Sabran-Habib Said Ismail (SOHIB), mengendus indikasi pencitraan.


“Andai masyarakat tahu struktur APBD sekarang ini, masyarakat akan marah. Sebab, program kerakyatan ternyata sedikit. Banyak yang dibintangi. Nanti, saya akan buka semuanya setelah dilantik,” kata Habib kepada Borneonews, Jumat (8/4/2016).


Seharusnya, lanjut dia, APBD disesuaikan kemampuan riil daerah. Seberapa mampu mencapai raihan pendapatan asli daerah (PAD), bukan berangan-ang-an target besar yang belum terealisasi. 


Akhirnya, saat diplot di APBD padahal sulit dicapai, banyak yang dipending alias dibintangi. “Dibintangi karena ada mata anggarannya tapi enggak ada duitnya,” tukas Habib.


Itu, lanjut dia, karena berangkatnya dari asumsi penerimaan daerah di buat besar biar wah. Padahal belum tentu dapat. Inilah yang membuat APBD seolah besar, mencapai Rp4,2 triliun. 


‘’Itulah yang buat kurang rasional bagi kita. Kalau sekitar Rp3,5 triliun saja, mungkin terbilang wajar lah,” kata habib. 


Karena itu, dia menilai, kandungan APBD 2016 hanya pencitraan dari penguasa lama. ‘’Setelah dibedah, Dinas Pendapatan Daerah saja bi-ngung darimana asal sumber pendapatan yang digali, kok tahu-tahu ditetapkan sebesar itu,” tuturnya.


Sudah dilelang


Mengenai program kerak-yatan yang semestinya digenjot, sebut Habib, mulai program bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Mantan anggota DPRD Kalteng dan DPD ini pun mengungkap terkait akibat kebocoran program kerakyatan itu, yang ternyata banyak disalahgunakan untuk mendanai proyek fisik yang bukan prioritas. 


Akibatnya, anggaran pendidikan cuma sekitar Rp108 miliar. Padahal, sesuai UU Sisdiknas, seharunya 20% dari total APBD. Anggaran Kesehatan yang sesuai UU harus minimal 10% juga turun karena beralih ke fisik. 


Contohnya lagi, beberapa ruas jalan kondisinya masih bagus, malah itu yang dilapis/diperbaiki, bukan yang rusak. ‘’Tetapi masalahnya, proses lelangnya sudah selesai tinggal pelaksanaan sehingga susah baginya untuk meng-hentikan,” sesal Habib. 

(RZ/B-1)