BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Beragam aspirasi dan keinginan warga terkait sarana pendidikan dan pembangunan infastruktur disampaikan perwakilan masyarakat Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) pada Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Abdul Razak.
Hal itu disampaikan pada saat pertemuan yang dilakukan Razak di Kantor Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Senin, 28 Agustus 2023.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda Reses Perseorangan dalam Masa Sidang II Tahun 2023 Dapil Kalteng III di Kabupaten Kobar yang dilaksanakan oleh Politisi dari Partai Golkar ini.
Usai pertemuan, Abdul Razak menyampaikan rata-rata diseluruh daerah di Kalteng, permasalahan yang disampaikan masyarakat mayoritas terkait masalah infastruktur berupa jalan, jembatan, darinase, sektor pendidikan dan pembukaan lapangan pekerjaan.
--page
"Tadi saat bertemu dengan masyarakat, saya juga mendapatkan info terkait jalan yang menuju pelabuhan industri di kawasan Tempenek yang hingga saat ini kondisnya dianggap tidak layak. Padahal kawasan tersebut terdapat kawasan industri yang tentunya merupakan salah satu penyumbang pajak bagi Kabupaten Kobar dan Provinsi Kalteng," jelas Abdul Razak.
Kemudian, menurut Abdul Razak, aspirasi yang dsampaikan masyarakat adalah keinginan masyarakat agar di Kecamatan Kumai Hulu juga bisa dibangun sekolah menengah atas.
"Memang di Kecamatan Kumai, terdapat berbagai sekolah menengah atas lain. Namun lantaran semakin banyaknya penduduk, sehingga sekolah yang ada sudah tidak mampu lagi menampung siswa. Bahkan terpaksa ada siswa yang harus bersekolah di Kecamatan lain seperti di Kecamatan Arut Selatan (Arsel)," jelas Abdul Razak.
Tentunya, lanjut Abdul Razak, hal tersebut sangat merepotkan orang tua dalam hal antar jemput anaknya yang bersekolah.
"Hal ini juga nanti akan kami sampaikan pada Pemprov Kalteng agar dinas terkait bisa mencarikan solusi dari permasalahan ini. Untuk itulah kegiatan reses ini selalu rutin digelar guna menyerap aspirasi, keinginan dan menampung usulan dari masyarakat selain itu juga mengecek apakah aspirasi yang dulunya sudah disampaikan dan diteruskan pada instansi terkait sudah dijalankan atau belum," jelas Abdul Razak. (WAHYU KRIDA/H)
