BORNEONEWS, Sampit - Target pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bisa swasembada pangan harus terus diingatkan. Ssehingga target ini tidak sekadar wacana dan keinginan tetapi sudah bisa dirasakan realisasinya beberapa tahun ke depan.
“Pemkab seharusnya merumuskan kebijakan strategis dalam mewujudkan swasembada pangan. Kebijakan dan program ini mestinya dilakukan secara terarah dan terukur sehingga bisa dievaluasi sudah sejauh mana capaiannya,” kata Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Jhon Krisli saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/4/2016).
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, beberapa kendala seperti status kawasan, maupun sarana dan prasarana pertanian yang masih minim, harus ada perkembangannya dari tahun ke tahun. Bukan dilepastangan begitu saja karena menganggap kendala status kawasan tidak bisa diselesaikan.
“Sudah sejauhmana status kawasan yang menjadi kendala pengembangan lahan pertanian diurus untuk pelepasan atau pinjam pakainya. Kemudian sarana dan prasarana pertanian yang minim sudah berapa yang ditambah dan kontribusinya terhadap produksi pertanian petani kita,” ujar dia.
Jhon mengatakan, kondisi lahan pertanian di Kotim saat ini serba dilematis. Di satu sisi, terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan maupun pemukiman. Sementara itu, di sisi lain minat masyarakat untuk bercocok tanam juga mengalami penurunan yang drastis.
"Jika itu terjadi, maka produktivitas di sektor pertanian, khususnya pangan akan tergerus. Ini yang harus diantisipasi oleh kebijakan dan program pemerintah daerah melalui instansi terkait,” tegas dia.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Petanian Peternakan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (DP3KP) Kabupaten Kotim I Made Dikantara menyatakan pemkab optimistis target swasemda beras bisa tercapai tahun ini.
“Kami sudah merumuskan berbagai program dan kebijakan untuk itu (swasembada beras). Seperti meningkatkan bimbingan ke petani maupun membah luasan lahan tanam,” jelas dia.
Kebutuhan beras di daerah ini pertahun sebanyak 49.398 ton, sedangkan realisasi hasil produksi petani lokal baru mencapai empat ribu ton lebih pertahun. Sehingga kekurangan beras di daerah ini setiap tahunnya sekitar lima ribu ton. Namun, kondisi ini bisa diatasi dengan mendatangkan beras dari luar daerah. (RIFQI/m)
