Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tak segan mencopot pejabat berkinerja tak maksimal. Apalagi, kebijakan dan birokrasi pejabat tersebut menyulitkan masyarakat, khususnya nelayan, petani, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Presiden mengatakan birokrasi yang hanya menyulitkan petani atau nelayan sebagai rakyat kecil, tidak bisa ditoleransi. “Sudah bukan waktunya lagi membuat sulit. Copot, ganti. Taruh yang baru yang mau kerja untuk rakyat,” ujarnya ketika membuka peluncuran “Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat” di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).
Tidak ada waktu
Menurut Presiden, pemerintah telah menurunkan bunga kredit usaha bagi rakyat dan usaha kecil. Seharusnya, bunga rendah itu benar-benar dimanfaatkan rakyat untuk meningkatkan taraf ekonominya. Ia mencontohkan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank milik BUMN menerapkan tingkat bunga yang rendah, yakni hanya 9%. Bahkan, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng) 7%.
'
Ia juga meminta kementerian-kementerian menyediakan kebutuhan petani atau nelayan. “Kalau mengalami kesulitan, sampaikan. Kalau ada yang mempersulit, tahu sendiri. Sudah, kita enggak ada waktu lagi untuk urus hal-hal kayak gitu,” tandasnya.
Disinyalir, pernyataan Presiden itu sebagai sinyal perombakan (reshufle) kabinet. Presiden juga mengakui tengah membahasnya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Ia memastikan salah satu tolak ukur pencopotan menteri adalah kualitas kinerja. “Masih dibahas, sampai saat ini belum (diputuskan),” pungkasnya. (ANT/B-1)
