BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran meminta agar percepatan akses keuangan daerah pada setiap kabupaten kota dapat mempertimbangkan sektor ekonomi potensial berbasis kerakyatan.
Hal ini disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sri Widarnani, dalam sambutannya mewakili Gubernur Kalimantan Tengah pada Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Semester I Tahun 2023 se- Provinsi Kalimantan Tengah di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat pada Senin, 4 September 2023.
"Program Percepatan Akses Keuangan Daerah kiranya dapat mempertimbangkan sektor-sektor ekonomi potensial yang berbasis kerakyatan," kata Sri mewakili Gubernur.
Dirinya mencontohkan, sektor ekonomi potensial berbasis kerakyatan yang dimaksud dapat berupa program replanting sawit rakyat.
"Melalui andil dari Perbankan dapat memberikan kredit pembiayaan dengan skema dan mekanisme yang berbeda dari kredit atau pembiayaan pada umumnya," katanya.
--page
Pada kegiatan tersebut hadir sebagai Narasumber dari Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan oleh Analis Senior Deputi Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan, Puji Iman Siagian yang menyampaikan arah strategis TPAKD untuk Tahun 2024, contoh program yang telah berjalan secara nasional serta berbagai petunjuk teknis tentang TPAKD.
Rakor TPAKD ini mengundang Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wali Kota se-Kalteng. Selain itu juga hadir Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Pengurus dan Anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah. (TESTI PRISCILLA/J)
