BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Masih belum beroperasinya Base Transceiver Station (BTS) Kominfo di Desa Sabuai Timur, Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat, pasca 10 bulan berdirinya tower relay sinyal seluler ini, sehingga pihak Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kobar menjelaskan bahwa tower tersebut sebenarnya bukan bagian dari program Bakti Kominfo.
Kepala Diskominfo Kobar Rody Iskandar, Rabu, 13 September 2023 menjelaskan Kabupaten Kobar sendiri merupakan daerah yang tidak mendapatkan program tersebut.
"Karena daerah yang menjadi wilayah digelarnya program Bakti Kominfo, polanya adalah 3T yaitu terdepan, terluar dan terpencil. Nah untuk di Kalteng daerah yang masuk dalam program ini yaitu di Kabupaten Seruyan dan beberapa lokasi di Kabupaten Lamandau. Namun untuk daerah yang tidak masuk program ini pemerintah pusat memiliki kebijakan untuk melaksanakan program non 3T dengan tujuan menuntaskan blank spot atau tidak adanya sinyal di suatu daerah," jelasnya.
Rody menjelaskan program untuk daerah non 3T adalah program 3435 dan Kabupaten Kobar mendapatkan jatah sebanyak 25 tower BTS.
"Program ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan pihak operator seluler membangun tower BTS ditempat yang diperlukan tanpa mempertimbangkan asas bisnis. Untuk mempermudah pemahamannya program ini mirip seperti program CSR bagi perusahaan. Pengusulan lokasi pembangunan tower diusulkan oleh Pemda setempat, sinkronisasi oleh Kominfo dan kajian, analisis data teknis lainnya oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI)," jelasnya.
Kemudian pembangunan tower BTS tersebut kemudian dilakukan oleh operator selular yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.
"Nah masalahnya dari 25 tower yang dibangun oleh operator selular ini, terdapat 11 BTS yang bermasalah. Semuanya milik operator Indosat. Permasalahan yang dialami di lapangan, kenapa hingga saat ini sinyal seluler tidak bisa diterima masyarakat adalah jarak antar BTS yang jauh. Lantaran untuk menggunakan teknologi microwave yang harga operasionalnya lebih terjangkau oleh operator, jarak maksimal antar BTS adalah 4 Km. sedangkan dalam contoh kasus d Desa sebuai Timur dalam berita lalu, jarak terdekat antar tower adalah 6 Km. Sehingga keberadaan towernya belum optimal," jelasnya.
Sebenarnya permasalahan ini masih bisa dipecahkan dengan menggunakan sistem Very Small Aperture Terminal (VSAT).
"Tetapi bila menggunakan sistem ini memerlukan biaya operasional yang besar mencapai Rp 150.000.000 per bulan sedangkan bandwidth yang didapatkan hanya 1 Mbps. Tentunya dengan bandwidth tersebut bila digunakan oleh 25 hingga 25 pengguna saja, pastinya akan down atau lelet juga kecepatan internet seluler yang diterima pengguna," jelasnya.
Karena itulah sejak beberapa waktu lalu pihaknya telah mengirimkan surat pada Kementerian Kominfo agar permasalahan ini bisa diselesaikan.
"Dalam surat kedua, sudah ada tanggapan dari pihak Kementerian Kominfo, untuk mencari solusi agar masalah blank spot sinyal seluler yang dihadapi masyarakat bisa teratasi," jelasnya.
Harapannya pemerintah pusat bisa menunjuk operator lain yang membangun atau meningkatkan daya tangkapan sinyal antar tower sehingga tower yang ada bisa melakukan relay sinyal seluler dengan baik pada masyarakat.
--page
" Karena bila permasalahan belum optimalnya 11 tower yang dibangun dalam program 3435 ini bisa teratasi, bisa dikatakan Kabupaten Kobar sudah bebas blank spot. selain itu kami juga mengharapkan masyarakat untuk terus bekerjasama dengan kami agar bisa menjaga dan merawat tower yang sudah ada meski masih belum bisa me-relay sinyal seluler, karena kami saat ini sedang berusaha agar daerah yang telah dibangun tower BTS bisa beroperasi maksimal seperti yang diharapkan," jelasnya. (WAHYU KRIDA/R)
