BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan bahwa implementasi dari Ekosistem Keuangan Inklusif atau EKI harus dilakukan di tiap daerah demi mengoptimalkan potensi daerah serta mencapai target keuangan inklusif pada 2024.
"Program EKI di perdesaan akan mengoptimalkan potensi yang ada di perdesaan yaitu potensi alam, budaya, sosial, dan finansial yang akan dikembangkan melalui ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi dan Pasar Modal," kata Otto pada Minggu, 17 September 2023.
Hal ini disampaikan Otto bersamaan dengan informasi telah diresmikannya program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan atau PIKD se-Jawa Tengah di Lapangan Desa Plobangan, Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman pada Jumat malam.
"Program EKI akan menyinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan," tutur Otto lagi
Produk lembaga jasa keuangan yang ada menurut Otto antara lain seperti program Rekening Pelajar Kejar, program Laku Pandai, KUR, UMMI, Security Crowdfunding atau SCF, Dana Pensiun, Fintech P2P Lending dan QRIS.
"Pelaksanaan PIKD telah dimulai dengan pilot projecting di Kabupaten Wonosobo lewat beberapa program kerja, tentu OJK pusat berharap ini akan dilakukan di daerah lain juga," tutur Otto lagi.
Ke depan, kata Otto, OJK akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan menuju masyarakat yang semakin terlindungi dan sejahtera. (TESTI PRISCILLA/R)
