PROGRAM cetak sawah kerja sama TNI AD dengan Pemprov Kalteng dan Pemkab Pulang Pisau telah terealisasi 2.000 hektare dari target 4.325 ha.
Progres ini disampaikan Danrem 102 Panju Panjung Kolonel Arh Purwo Sudaryanto saat menghadiri Gerakan Tanam Perdana pada Lokasi Perluasan Sawah dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional di Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Pulang Pisau, Selasa (12/4/2016).
Danrem mengatakan realisasi itu merupakan progres dari 17.300 ha program perluasan lahan yang dialokasikan untuk Kalteng.
“Ini merupakan program pemerintah untuk peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai,” terangnya.
Menurutnya keberhasilan ini dilihat dari penambahan lahan.
TNI AD katanya dapat kepercayaan pemerintah melalui dinas provinsi dan kabupaten untuk membantu pelaksanaan program cetak sawah dengan harapan bisa memberikan akselerasi demi tercapainya perluasan cetak sawah yang cepat, tepat, dan berkualitas.
Danrem mengatakan hasil perkembangan dari 17.300 ha yang dialokasikan untuk Kalteng dan tersebar di 9 kabupaten, tapi khusus Pulang Pisau telah mencapai lebih 2.000 ha.
Dia berharap program cetak sawah bisa diimbangi dengan pengembangan jaringan irigasi dan penyaluran pupuk yang berimbang.
Penjabat Gubernur Kalteng, Hadi Prabowo yang ikut hadir dalam gerakan tanam perdana di Desa Pantik ini mengharapkan perluasan lahan yang dilakukan melalui program cetak sawah ini ke depan untuk tidak dialihfungsikan.
“Jika ini dilakukan ada sanksi tegas dengan ahli fungsi, karena itu penyimpangan dan ada ketentuan yang berlaku untuk menindak itu,” katanya.
Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo mengatakan Desa Pantik merupakan salah satu sentra pertanian, termasuk Desa Gadabung, Blanti, Sanggang, Tahai Baru, dan Tahai Jaya. Namun sayangnya pada musim panen kali ini di Tahai Jaya dan Tahai Baru hasil panen tidak bisa dipasarkan.
“Kita sudah menerobos dengan bulog dan kejadian ini persis dengan kejadian pada 2011. Dimana ada ada 15 ribu ton padi dari
wilayah ini tidak bisa dipasarkan dan terpaksa dibeli oleh padagang dari provinsi tetangga dengan harga murah,” katanya.
Menurutnya masalah infrastruktur masih menjadi salah satu kendala petani dalam memasarkan hasil pertanian. (DY/B-6)


