SENIOR Advisor Education Sector Analytical and Capacity Depelopment Parnership, (ACDP) Indonesia, Totok A Soefianto mengungkapkan indikator alokasi anggaran yang menunjukkan besar-kecilnya investasi pendidikan di daerah. Besaran investasi itu berpengaruh terhadap mutu dan akses pendidikan.


Ia mencontohkan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan 1,69 % atau Rp 417 miliar dari total APBD nya Rp 24,7 triliun .Jumlah itu setara dengan Rp44.800 per siswa per tahun. Rendahnya investasi pendidikan daerah ini dapat menjelaskan rata rata hasil Ujian Nasional (UN) Jawa Barat yang di bawah rata-rata nasional.


“Kami menyarankan pemda agar mulai perhatikan efisiensi dan kualitas program atau proyeknya.Kita dorong Pemda benar-menggunakan dana untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan,” tandasnya,” ujarnya.


Di bawah 20%


PRAKTISI pendidikan, Indra Charismiadji mengatakan banyak pemerintah daerah (pemda) tidak memenhui kewajiban mengalokasikan anggaran 20 % di APBD. Indra juga menuding banyak pemda miskin inovasi dalam mengembangkan program pendidikan.


“DKI Jakarta yang menjadi ibukota hanya 18 % saja dari APBD-nya yang dialokasikan untuk pendidikan.Namun DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi dibandingkan provinsi lainnya,” ungkap Indra Charismiadji dalam dialog seputar pendidikan di Jakarta, Selasa sore (12/4/2016).


Indra selanjutnya membeberkan banyak membuat program yang sama dengan masa-masa sebelumnya. 

Selama ini,lanjut dia, pemerintah daerah hanya bermitra dengan pedagang buku dan kontraktor yang mengerjakan pembangunan dan rehabilitasi sekolah. “Padahal pengembangan pendidikan sangat besar di era globalisasi dalam memasuki pendidikan abad 21.


Minimnya anggaran dan inisiatif dari daerah ini menjadi kendala serius dalam kemajuan pendidikan secara nasional.  Ia mencontohkan data Kemendikbud yang menunjukkan, 75 % sekolah di Indonesia kualitasnya masih di bawah standar.


Dan yang mutakhir adalah minimnya komitmen daerah ini berpengaruh dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2016. Dari 55 ribu sekolah peserta UN, hanya 4.400 sekolah saja yang dapat memenuhi syarat untuk ikut UN Berbasis Komputer (UNBK).  “Karena yang memiliki fasilitas komputer memadai hanya 10 % itu. Ini memprihatinkan. Kalau pemerintah pusat sudah berkomitmen maka apakah pemerintah daerah berkomitmen,” pungkasnya.


Lebih lanjut ia mengutip data Kemendikbud yang menyebutkan, %tase anggaran pendidikan terbanyak adalah DKI Jakarta 18,17 %. Sedangkan yang terendah Papua dengan 0,84 %. 

(MI/B-10)