SELURUH jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan diminta untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, mengagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
“Untuk mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan perlu dilakukan upaya pencegahan secara preventif dan persuasif di wilayah hukum Kabupaten Seruyan dengan melibatkan pengawas intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan keuangan negara tersebut,” kata Bupati Seruyan Sudarsono saat peluncuran (launching) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuala Pembuang di Aula Kantor Pemkab Seruyan, Kamis (14/4/2016).
Dalam sambutannya, Sudarsono menyampaikan bahwa dalam launching TP4D ini, bukan hanya untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan bersih, aman dan terhindar dari masalah hukum. Tetapi sebagai sarana strategis untuk menguatkan jalinan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD bersama pihak kejaksaan dan juga polri.
Hal ini dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pemerintahan yang baik.
“Pembangunan di daerah memang harus dikawal agar terhindar dari permasalahan penggunaan anggaran yang dipakai dalam pembangunan. Penggunaan anggaran harus digunakan dengan prinsif tepat guna dan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku. Jangan ada ketakutan diantara kita dalam melaksanakan pembangunan,” kata dia.
Bupati menambahkan, dalam setiap pelaksanaan pemerintahan, seluruh pejabat dilingkungan pemerintahan harus sering berkonsultasi dengan aparat penegak hukum dalam menghadapi suatu permasalahan dalam membangun daerah. “Jangan sampai ada kesalahan dalam penggunaan anggaran, walaupun kita tidak memiliki niat untuk menyalahgunakan anggaran tersebut,” pinta Sudarsono.
Dalam kegiatan launching itu, hadir Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang Jasmaniar beserta seluruh jajarannya, Sekretaris Daerah Haryono, anggota DPRD, kepolisian, LSM, serta SKPD dan camat. (PN/B-8)
