KALANGAN DPRD Kota Palangka Raya meminta rencana pembangunan gedung kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ditunda, meskipun tahun ini pembangunan gedung-gedung baru itu sudah dianggarkan dalam APBD.
Hal ini ia ungkapkan lantaran adanya himbauan Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan pembangunan fisik yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat ditunda terlebih dahulu.
“Saya minta dipending dulu, stop rencana bangun perkantoran SKPD. Kan sudah ada kebijakan moratorium dari presiden. Jadi tahan dulu,” ungkap Anggota Komisi B yang membidangi infrastruktur tersebut, Kamis (14/4).
Wakil ketua komisi asal Partai Gerindra tersebut mebeberkan, setidaknya ada enam gedung yang direncanakan Pemkot dibangun tahun ini. Pembangunan itu menambah tiga unit gedung sebelumnya yang sudah selesai tahun lalu, namun masih belum dioperasionalkan.
Sementara itu, tertuang dalam rekomendasi atas LKPJ Walikota 2015, DPRD dalam butir ke-1 meminta agar pengadaan lahan lingkar dalam untuk pembangunan perkantoran Pemkot diselesaikan dengan baik. Hal ini dilakukan lantaran diketahui ada beberapa lokasi yang belum selesai pembebasan lahannya.
“Agar berhati-hati dan segera tuntaskan dengan berpedoman pada peraturan berlaku,” bunyi rekom tersebut. (RZ/B-12)
