PENJABAT Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Hadi Prabowo, turut menandatangani nota kesepahaman Program Modernisasi Pengadaan Fase 2 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/4/2016).
“Kita turut menandatangani karena Pemprov Kalteng menjadi salah satu pemerintah daerah yang terpilih terlibat dalam Program Modernisasi Fase 2,” ungkap Hadi Prabowo dalam siaran pers tertulisnya kepada Borneonews, Kamis (14/4/2016).
Program ini melibatkan 29 ULP (Unit Palayanan Pengadaan) Percontohan Fase 1, ditambah 16 ULP Percontohan yang telah lulus seleksi Program Modernisasi Fase 2. Mereka di antaranya Kota Jayapura, Bandung, Kabupaten Sukabumi, serta beberapa kementerian strategis seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Keuangan.
Terdapat tiga sasaran utama ULP Percontohan, yakni peningkatan kinerja kelembagaan, peningkatan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) pengadaan, serta peningkatan sistem manajemen informasi pengadaan. Ketiga sasaran utama ini dicapai dengan melakukan pelatihan, pendampingan, serta bantuan teknis bagi seluruh ULP Percontohan.
Program Modernisasi Pengadaan ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat yang tertuang dalam Perjanjian Compact. Program ini dirancang untuk mempercepat agenda reformasi dan tranformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui peningkatan keadilan (fairness), transparansi, profesionalisme, serta kualitas barang dan jasa yang diperoleh.
(TP/B-10)
