BORNEONEWS, Tamiang Layang - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Timur memandang perlunya ada formulasi yang baik agar ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat dapat diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Raran, saat menanggapi Pidato Pengantar Pj Bupati Barito Timur Indra Gunawan terkait Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2023, dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Barito Timur Ariantho S Muler, Rabu, 27 September 2023.
"Proyeksi penurunan PAD pada Perubahan APBD 2023 akan berpengaruh terhadap kebijakan dan alokasi umum yang sudah ditentukan penggunaannya terhadap postur anggaran di Barito Timur, sementara ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sanga besar, ini akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah, maka diperlukan adanya formulasi yang baik agar ketergantungan tersebut diimbangi dengan peningkatan PAD," kata Raran.
Dia menambahkan, dalam hal optimalisasi pajak dan retribusi daerah pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan sehingga mendapatkan basis data yang akurat dan terkini.
Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan terkait penentuan target pajak daerah dan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan pendapatan serta alasan adanya penurunan.
--page
"Dari gambaran pendapatan dan belanja daerah Barito Timur pada Perubahan APBD 2023, Fraksi Demokrat menyampaikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk memangkas kegiatan yang tidak prioritas dan memaksimalkan kegiatan yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat," lanjut Raran.
Selanjutnya Fraksi Demokrat meminta Pemkab Barito Timur memaksimalkan target PAD.
"APBD 2023 diharapkan menjadi mata rantai APBD tahun sebelumnya, yang pada
hakekatnya adalah meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem birokrasi yang melayani dalam hal mengentaskan kemiskinan dan penurunan angka stunting serta perlu skala prioritas penanganan BPJS dan program strategis lainnya, terutama pelayanan publik," ujar Raran. (BOLE MALO/Y)
