BORNEONEWS, Muara Teweh - Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah Muhlis meminta para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah setempat untuk menjaga perilaku di dalam media sosial.
"Jaga netralitas pada Pemilu 2024, ASN jangan berkomentar di akun media sosial (medsos) peserta atau tim pemenangan," kata Muhlis, Rabu 27 September 2023.
Pernyataan itu itu disampaikan pada hari pertama masuk kerja, Pj Bupati Barito Utara dengan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah daerah.
"Rakor yang dilaksanakan ini sekaligus silaturahmi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kita sehari-hari," katanya.
Pj Bupati Muhlis menyampaikan beberapa pesan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Yang pertama tidak bolah ada stagnan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Dilaksanakan dan dijalankan sebagaimana biasanya, katanya, jangan sampai ada stagnan yang nantinya akan berakibat penghambatan kepada pelayanan publik.
"Penjabat itu adalah kepala pelayan masyarakat, semua adalah pelayan masyarakat dan Pj itu kepalanya. Sehingga ukuran keberhasilan itu adalah sejauh mana kita memberikan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat," katanya.
Pj Bupati Barito Utara juga mengatakan kalau ada masyarakat yang merasa kurang puas dalam pelayanan atau berbelit-belut dalam memberikan pelayanan dapat disampaikan kepada layanan pengaduan.
"Kalau ada warga masyarakat ada yang kurang puas dengan pelayanan yang diberikan bisa menyampaikan pengaduannya ke kami,” kata Muhlis.
Selain itu, menurut dia, berdayakan dan layani masyarakat dengan program-program inovatif melalui program pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, ketenagakerjaan, pertanian, UMKM, dan sosial, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pj Bupati juga mengatakan bahwa daerah diminta untuk setiap tiga bulan agar melakukan evaluasi. Evaluasi yang diminta adalah apa yang menjadi atensi Presiden yaitu stunting dimana leading sektornya Dinas Dalduk KB P3A, Dinas Kesehatan dan dinas instansi terkait lainnya.
--page
Kemudian penanganan kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan atensi dari Presiden, angka pengangguran terbuka, inflasi, pelayanan publik minimal di daerah ada 20 layanan publik.
“Terkait stunting, pengangguran terbuka, kemiskinan, inflasi dan lainnya jangan sampai penganggaran untuk acara seremonial, akan tetapi anggarannya yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Muhlis.
Pj Bupati Barito Utara Muhlis yang sebelumnya menjabat sekretaris daerah pemkab setempat dilantik atas nama Presiden oleh Gubernur Kalteng pada Senin (25/9) di Palangka Raya bersama Pj Wali Kota dan Bupati di daerah Kalteng lainnya.
ANTARA
