BESARNYA anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk membangunan desa seperti melalu Anggaran Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintahan desa untuk menyejahterakan masyarakatnya.
Menurut Wakil Bupati Sukamara Windu Subagio, pemerintahan desa diharapkan menggunakan DD dan ADD sebaik-baiknya agar memberikan manfaat buat rakyat.
“Ini saatnya desa membangun, bukan membangun desa, gunakan dana desa yang tersedia untuk mensejahterakan masyarakat,” kata Windu Subagio, Jumat (15/4/2016).
Namun, dalam menjalankan pembangunan, saran Windu, pemerintahan desa harus bermusyawarah dan terbuka dengan masyarakat. Sehingga tidak ada saling mencurigai di antara mereka.
“Jika dalam penggunaan dana desa tidak paham bisa bertanya dengan Kabupaten. Namun itu harus ada kerjasama dengan masyarakat selain keterbukaan jangan sampai nanti masyarakatnya melaporkan aparat desa karena curiga dari ketidaktahuan karena tidak adanya keterbukaan dan musyawarah,” ingat Windu.
Windu mengingatkan, jika pemerintahan desa salah mengelola dana desa bisa berurusan dengan hukum. Karena itu ia mengingatkan agar aparatur desa berhati-hati dalam mengelola dana desa tersebut.
Sebelumnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (BPMD-KB) Sukamara Ilham Massora mengatakan, sesuai pada 2016 dana yang dikucurkan ke desa Rp 70,7 miliar.
Anggaran itu berasal dari APBN senilai Rp21,4 miliar, dan APBD Kabupaten Rp47,7 miliar, dan dana bagi hasil retribusi Rp1,6 miliar. Dana tersebut disebar ke 29 desa, dengan pola 90% dibagi secara rata, dan 10% secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan keterjangkauan dari kota.
Ilham juga mengingatkan, agar aparatur desa dalam penggunaan anggaran desa yang sudah diberikan pemerintah daerah harus dilaksanakan secara transparan atau keterbukaan dengan masyarakat.
“Pihak desa juga harus selalu berkoordinasi dengan pihak kabupaten apabila ada yang tidak sesuai. Akan tetapi kalau dikerjakan sesuai dengan juklak dan juknis tentu apa yang dikerjakan akan didukung semua pihak,” tandas Ilham Masora.
(MG-13/B-5)
