BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melakukan evaluasi terkait hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Langkah tersebut terlihat dari Rapat Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023 Semester I.
Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan Survei Pendahuluan atas Program Pengadaan ASN, Pengendalian Kemiskinan Ekstrem, Hibah Air Minum Pedesaan dan Hibah Air Limbah Setempat (ALS) di Kalteng.
Acara ini sebagai langkah memantau perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP Provinsi Kalteng yang masih menjadi tunggakan pada perangkat daerah terkait.
Selain itu, tujuan monitoring ini untuk meminta instansi dapat menindaklanjuti temuan dan menyampaikan bukti tindak lanjut berdasarkan rekapitulasi saldo temuan yang telah disampaikan sebelumnya, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.
--page
“Perangkat Daerah yang masih memiliki tunggakan agar dapat menyampaikan dokumen-dokumen yang diminta oleh BPKP dan selalu berkoordinasi terkait tindak lanjut tersebut,” sebut Inspektur Inspektorat Kalteng, Saring dalam keterangannya saat memimpin rakor di Ruang Bajakah, Jumat, 29 September 2023. (HERMAWAN DP/Y)
