BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo mengatakan, untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dibutuhkan anggaran yang memiliki fungsi untuk pendanaan.
Untuk kabupaten/kota yang telah menetapkan status tanggap darurat, dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Ia juga menyampaikan, dalam pendanaan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah.
Kemudian Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota, dan perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan terutama dalam menangani Karhutla ini.
Saat ini realisasi anggaran Karhutla sedang dilaksanakan review dan interview oleh BPKP dan inspektorat agar adanya transparansi anggaran yang sesuai sasaran.
--page
"Untuk penanganan Karhutla di BTT biayanya sekitar kurang lebih Rp.100 miliar. Tapi penanganan Karhutla itu sekitar Rp.83 miliar. Tapi sejauh ini sedang diproses BPKP dan inspektorat sudah review dan interview," ucap Edy, Minggu, 1 Oktober 2023.
Ia juga menambahkan, saat adanya peningkatan status dari masing-masing wilayah Kalteng. Pihaknya akan mendorong dana BTT untuk bisa membantu penanganan Karhutla.
"Untuk dana Rp.83 miliar rutin digunakan dana operasional BPBD. Karena kita masih siaga darurat, tapi kalau status tanggap darurat maka keadaannya urgent maka bisa menggunakan BTT, suasana yang mendesak menjadi tanggap darurat maka bisa digunakan BTT tersebut," jelasnya. (MARINI/H)
