BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Kadis Dagperin) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Aster Bonawaty, menginformasikan bahwa penyelenggaraan pasar murah saat ini, masih bisa digunakan penganggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Akan tetapi, apabila adanya kekurangan anggaran terutama dalam menghadapi inflasi, dapat digunakan anggaran dari Balanja Tidak Terduga (BTT), dengan berlandasan regulasi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Pasar murah masih bisa di cover dengan APBD ya, jadi kalau itu sudah dalam tanda kutip habis maka kita minta dana BTT. Karena itu sesuai dengan arahan Kemendagri," ucapnya, Senin, 1 Oktober 2023.
Ia juga mengatakan, bahwa upaya menekan angka inflasi terus dilakukan, dengan melaksanakan berbagai upaya untuk tetap membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.
"Dana BTT boleh digunakan untuk pengendalian inflasi. Saat ini sedang dilaksanakan pemetaan ya, misalnya Kotim itu beras, jadi kita tidak menggunakan satu paket itu. Dikarenakan naik harganya beda-beda," jelasnya.
--page
Ia juga menyampaikan, distribusi pasar murah disesuaikan dengan laporan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Setiap dinas terkait menurutnya pasti melakukan pemantauan di pasar masing-masing untuk melihat apakah ada kenaikan atau penurunan harga barang.
Rencana pasar murah dijadwalkan pertengahan bulan Oktober 2023, namun karena adanya kabut asap maka disesuaikan kembali pelaksanaannya.
"Untuk stok barang kita di Kalteng Insyaallah masih aman. Dan kami sudah siap-siap melaksanakan antisipasi.
Ia juga memberitahukan, tahun 2023 untuk menekan laju inflasi sesuai target. Kalau misalnya harga normal pihaknya tidak keluarkan, akan tetapi bila harga ada gejolak maka pihaknya keluarkan. Dan terdapat jatah satu tahun itu kurang lebih seratus seribu paket. Dan yang sudah dikeluarkan sekitar dua puluh lima ribu dari bulan Januari-Mei-Juni 2023. (MARINI/H)
