BORNEONEWS, Tamiang Layang - Permintaan DPRD Kabupaten Barito Timur untuk menambah dana pokok-pokok pikiran (Pokir) pada Perubahan APBD 2023 mendapat respon dari Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Barito Timur. Pihak PD IWO menilai, permintaan itu menciderai rasa keadilan bagi wartawan media cetak maupun online yang selama ini bermitra dengan DPRD.
Pasalnya, nilai kontrak media di DPRD Barito Timur dari tahun ke tahun semakin turun. Untuk tahun 2023 ini, nilai kontrak pemberitaan di DPRD Bartim hanya Rp6 juta.
"Nilai tersebut jelas tidak mencerminkan rasa keadilan dan empati bagi media sebagai mitra kerja DPRD yang selama ini berupaya menyajikan informasi konstruktif bagi masyarakat terkait kinerja lembaga wakil rakyat tersebut," ujar Ketua PD IWO Barito Timur, Boy Tanriomato, Selasa, 3 Oktober 2023.
Dia menjelaskan, setiap tahun, media mempunyai kewajiban untuk membayar pajak perusahaan serta domain yang terbilang nilainya lumayan besar. Ini pun belum dihitung anggaran untuk paket data dan BBM selama 1 tahun.
"Jadi bisa dibayangkan berapa nominal yang kita terima setelah sisa anggarannya dibagi dengan pihak perusahaan tempat kita bernaung," kata Boy memberikan gambaran.
--page
Dirinya berharap, DPRD tidak hanya mengakomidir aspirasi yang disampaikan masyarakat melewati musrenbang maupun reses perorangan, tapi juga peduli pada mitra kerja mereka dengan menaikkan nilai kontrak yang memadai.
Sebelumnya, DPRD Barito Timur meminta tambahan dana Pokir yang disampaikan dalam pembahasan Perubahan APBD 2023, Selasa, 29 September 2023.
“Hal tersebut wajar, agar usulan dari masyarakat dari hasil reses setiap Dapil dapat diakomodir,” ucap Ketua DPRD Bartim, Nursulistio, saat diwawancarai awak media usai memimpin rapat tersebut.
Namun, politisi Golkar tersebut enggan mengungkapkan berapa nominal dana Pokir DPRD saat ini, dan berapa tambahan yang diajukan.
“Untuk angkanya retalif, dikarenakan usulan itu kan bervariasi. Artinya, aspirasi hanya batasan, dan tidak semua diusulkan,” katanya.
--page
Total Pokir yang diajukan pimpinan dan anggota DPRD Barito Timur berjumlah 648 Pokir, mencakup Daerah Pemilihan (Dapil) Bartim I, Dapil Bartim II dan Dapil Bartim III.
Usulan itu terbagi dalam bidang infrastruktur yakni 409 usulan. Rinciannya, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik 2 usulan, Dinas PUPR Perkim 405 usulan serta Dinas Perhubungan 2 usulan.
Usulan bidang ekonomi berjumlah 129 usulan. Rinciannya di Bapenda 1 usulan, Dinas Lingkungan Hidup 10 usulan, Disdagkop dan UKM 4 usulan, Dinas Perikanan dan Peternakan 36 usulan serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 78 usulan.
Pada bidang pemerintahan sosial dan budaya berjumlah 110 usulan, dengan rincian BKPSDM 1 usulan, BPBD dan Damkar 4 usulan, Disbudparpora 8 usulan, Dinkes 7 usulan, DPMDSos 5 usulan, Disdik 20 usulan, Disnakertrans 7 usulan serta Sekretariat Daerah Bartim 58 usulan. (BOLE MALO/Y)
